MATTANEWS.CO, FAKFAK – Wakil Ketua II DPRK Fakfak, Abdul Rahman, SP, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Distrik Kayauni, Distrik Teluk Patipi, dan Distrik Furwagi sejak 12/5/ pekan lalu.
Fokus utama kunker kali ini adalah penyerapan bahan pangan lokal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG/MBG yang sudah beroperasi, serta kedisiplinan aparatur pemerintahan di Distrik Furwagi, Sabtu (16/5/2026).
Hasilnya, sejumlah persoalan ditemukan mulai dari petani dan nelayan yang belum terserap ke SPPG, hingga kantor Distrik yang belum difungsikan.
SPPG Berjalan, Tapi Petani-Nelayan Belum Dapat Jatah
Di Distrik Kayauni dan Teluk Patipi, program SPPG atau Makan Bergizi Gratis sudah berjalan. Namun Abdul Rahman menemukan bahwa pasokan bahan baku dari petani dan nelayan lokal belum terserap optimal.
“SPPG jalan, tapi bahan pangan yang dipakai masih banyak dari luar. Padahal di Kayauni dan Teluk Patipi potensi pertanian dan perikanan melimpah. Ini yang harus dibenahi,” ungkapnya.
Ia menilai peran pemerintah daerah belum bersinergi dengan pengelola SPPG untuk menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan dapur gizi. Akibatnya, petani dan nelayan belum merasakan dampak ekonomi dari program nasional ini.
Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di dua Distrik tersebut juga belum berjalan. Produk olahan pangan masyarakat belum masuk dalam rantai pasok SPPG karena terkendala standar, pengemasan, dan akses pasar.
“Kalau SPPG tidak jadi pasar bagi petani dan UMKM, maka program ini hanya muter-muter di kota. Padahal tujuannya untuk menggerakkan ekonomi Kampung,” tegas Abdul Rahman.
Kantor Distrik Furwagi Mangkrak, Pelayanan Terganggu
Persoalan lain ditemukan di Distrik Furwagi. Kantor Distrik belum difungsikan karena gedung belum diserahkan oleh pihak ketiga. Akibatnya, pelayanan administrasi kepada masyarakat terhambat.
“Menurut kepala Distrik, gedungnya sudah jadi tapi belum diserahterimakan. Ini harus segera diselesaikan Pemda. Jangan sampai warga bolak-balik tidak jelas urusannya,” cetus Abdul Rahman.
Ia meminta Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda Fakfak segera menindaklanjuti status serah terima gedung agar pelayanan publik di Furwagi kembali normal.
Kampung SUM Jadi Terminal Tak Resmi
Di Kampung SUM, Distrik Teluk Patipi, warga bersama Kepala Kampung se-Distrik Teluk Patipi dan Distrik Furwagi menyampaikan keluhan soal akses transportasi. Saat ini Kampung Sum difungsikan sebagai terminal tak resmi taksi Teluk Patipi yang melayani warga dari Kmpung-Kampung di Distrik Furwagi dan Kampung Patipi Pulau.
Namun akses jalan menuju Kampung Sum masih rusak dan belum layak. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera membangun dan memperbaiki ruas jalan tersebut agar transportasi warga lancar dan aman.
“Ini jalur vital. Setiap hari puluhan warga lewat sini. Kalau jalannya diperbaiki, mobilitas ekonomi dan pendidikan warga akan terbantu,” ujar salah satu kepala kampung yang ikut pertemuan.
DPRK Minta OPD Segera Bertindak
Abdul Rahman menegaskan, seluruh temuan kunker akan dibawa ke rapat kerja DPRK bersama Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas PUPR, dan Bagian Pemerintahan.
“Jangan sampai program SPPG hanya jadi proyek simbolis. Pemerintah daerah wajib hadir memastikan petani, nelayan, dan UMKM lokal jadi pemasok utama. Itu amanat Presiden,” tegasnya.
Ia juga meminta Bupati segera memerintahkan OPD terkait untuk menyusun skema kemitraan SPPG dengan kelompok tani dan nelayan, serta mempercepat penyelesaian infrastruktur jalan dan kantor Distrik.
“Hasil kunker ini bukan untuk didiamkan. Kami akan kawal sampai ada aksi nyata di lapangan,” tegas Abdul Rahman.
