MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meninjau langsung progres pembangunan ruas Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat–Kalimantan Timur di jalur lintas timur Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam kunjungan tersebut, Lasarus didampingi Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, jajaran Balai Pelaksana Jalan Nasional, Forkopimda, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu.
Peninjauan dilakukan di wilayah Desa Cempaka Baru Nang Erak, Kecamatan Putussibau Selatan yang berada di perhuluan Sungai Kapuas menuju arah Kalimantan Timur.
Di lokasi tersebut, Lasarus memastikan proyek strategis nasional yang telah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap berjalan dan tidak terhenti.
“Paralel perbatasan ini sebetulnya proyek strategis nasional yang ditetapkan pada masa pemerintah Pak Jokowi. Ini sudah kita mulai, tidak mungkin kita hentikan. Tahun ini dianggarkan Rp139,8 miliar untuk menyambung enam kilometer menuju ujung aspal. Total masih ada 28 kilometer ke depan,” ujar Lasarus.
Ia menegaskan, jalan paralel perbatasan harus diselesaikan karena memiliki nilai strategis dalam konteks pertahanan dan keamanan, pengamanan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan terluar dan terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Menurutnya, Malaysia sudah memiliki ring route di wilayah perbatasan, sementara jalur paralel Indonesia belum sepenuhnya terkoneksi dari Kalbar, Kaltim hingga Kaltara.
Untuk menyambungkan seluruh ruas dari Aruk hingga batas Kalimantan Timur diperkirakan masih membutuhkan dana sekitar Rp7 triliun, meski sebagian dapat difungsionalkan secara bertahap.
Medan ekstrem di wilayah Kaltara dan Kaltim menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembangunan.
Lasarus mengaku puas melihat sejumlah ruas yang telah diaspal.
Namun, ia juga menyoroti beberapa titik longsor akibat faktor alam. Ia meminta pihak balai dan jajaran PU segera melakukan penanganan, termasuk mengantisipasi ratusan titik rawan di sisi kiri jalan dari arah Putussibau menuju Kaltim yang berada di atas aliran Sungai Kapuas.
“Jangan sampai longsor kembali ke badan jalan dan memutus akses masyarakat. Ini harus dijaga,” tegasnya.
Ia berharap minimal ruas di wilayah Kalimantan Barat dapat diaspal seluruhnya, termasuk mengejar konektivitas hingga Desa Tanjung Lokang yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1 triliun.
Menurut Lasarus, kunjungan lapangan penting agar DPR dapat mengambil keputusan berbasis kondisi riil saat pembahasan APBN 2027–2029.
Ia menegaskan kehadirannya bukan sekadar seremonial, melainkan untuk memastikan pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat perbatasan. (*)
