Ketika dilihat secara Geografis, Kabupaten Raja Ampat sebagai daerah kepulauan kian juga menjadi hambatan dalam mengalokasi komunikasi politik yang terdidik, dengan jangkauan ini maka harus dilakukan motode sesuai interval geografis dengan perhitungan wilayah pemerintahan tingkat distrik serta meninjau detail kondisi tingkat kampung yang mempunyai fasilitas penunjang akses transportasi serta akses telekomunikasi yang menjadi roh dari sebuah komunikasi di zaman modern saat ini.
Hal ini juga tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat Raja Ampat dengan nilai-nilai kultural yang menjadi langkah efektif untuk mengasah peradaban di Kabupaten Raja Ampat.
Pertarungan klaim mengkalim yang berdampak pada konflik horizontal. Perlu dilihat secara kasat mata, para pangeran lembaga formal yang terlibat pasif maupun aktif dengan terkontaminasi dalam setiap tahapan pilkada harus mempunyai metode khusus untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat Raja Ampat sehingga keinginan demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat dapat terwujud.
