Adsafelink | Shorten your link and earn money

Oleh : Hisbulah Gani S.IP
Ketua PPD Distrik Wigeo Barat Kepulauan, Kab. Raja Ampat.

Era reformasi kian bergulir hingga saat ini demokrasi rakyat mulai diperjuangkan dan seakan rakyat adalah sumber dari segala sumber, ketika tumbangnya orde baru pada tahun 1998 membuat bangsa Indonesia stagnan secara sistem Perpolitikan dikala itu.

Revitalisasi sistem perpolitikan mulai dirancang para punggawa pemegang legitimasi kekuasaan seakan bergairah memperjuangan Atas nama bangsa Indonesia. Hingga kesepakatan peraturan perundangan-undangan bahwa Indonesia akan mengelar pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Angin hembusan reformasi telah kita rasakan sudah 22 tahun, namun perpolitikan bangsa masih banyak yang mengalami sengketa, misalnya momentum pilkada serentak dengan ketidakpuasan para peserta pilkada terbukti pada tahun 2017.

Menurut juru bicara Mahkamah konstitusi dari 101 daerah yang melakukan pilkada serentak ada 60 daerah yang menggugat ke mahkamah konstitusi secara presentasi lebih dari 50% sengketa yang terjadi pada tahun 2017 keperhatian arah prilaku sosial terhadap momentum pemilihan kepala daerah masih berada pada proses rehabilisasi pemahaman karakter, proporsi prilaku yang terlibat dalam percaturan politik mulai dari lembaga penyelengara kontestan pilkada sampai pada pelaku pemilih masih kebingungan dalam menyikapi situasi momentum pemilihan.

Peradaban demokrasi perlahan mulai ditinjau lahirnya lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 1999 dari rahim reformasi dengan landasan Keppres No 16 tahun 1999, membuat Lembaga independen ini selalu membenahi diri dari setiap gejolak perpolitikan indonesia benahan ini sampai saat ini sudah terjadi empat kali perubahan secara peraturan, fungsi dan wewenang.

Kewenangan KPU memberikan sosialisasi terhadap peserta pemilu berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) perlu sungguh-sungguh dilaksanan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, disandinkan dengan pengawasan pemilu yang tampung dalam satu Wadah Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) dua lembaga ini yang sangat diharapakan dalam melakukan pendidikan karekter kepada para peserta pemilu sehingga dapat melahirkan pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat.

Pendidikan politik juga tidak terlepas dari partisipan pemilih maupun kontestan pilkada juga mempunyai legitimasi memberikan pendidikan politik yang kemudian menjadi suatu langkah ihtiar dari ketidaktahuan pemahaman, metode ini bertujuan meminimalisir konflik yang bisa saja akan terjadi.

Sebagaimana yang disampaikan Kartini Kartono pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik,warga masyarakat).

Keberadaan struktur kepartaian di tingkat bawah menjadi pertanyaan besar sementara didogma dengan nilai-nilai kekuasaan semata tampa memberikan pehaman secara regulasi melaksanakan pengabdian sebagaimana arah visi misi idelogi partai. Persoalannya bagaimana mampu memberikan pendidikan politik jika kader tidak terdidik secara nilai-nilai politik itu sendiri.

Sudah seharusnya partai politik melaksanakan amanat UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik salah satu kewajiban melakukan pendidikan politik terhadap bangsa atau masyarakat maupun kader partai itu sendiri. Sementara peyelengara, yang kemudian melaksanakan ketentuan-kententuan sosialisasi kepada masyarakat ini adalah hal kongkrit di laksanakan namun ada beberapa hal yang menjadi kendala, salah satunya sumber daya manusia.

Secara pemahaman umum yang di kemukakan oleh Katini Kartono dalam memotret pilkada tahun 2020, di Kabupaten Raja Ampat secara realiti pendidikan politik di kabupaten Raja Ampat belum sepenuhnya merasakan merdeka tanpa mendiskriminasi, merdeka tampa mengklaim ego sentris Suku, Agama, Ras (sara) dan menyampingkan nila-nilai kemanusiaan mempersoalkan habitat seseorang masih sering terjadi dalam kalangan masyarakat Raja Ampat.

Maka sudah seharusnya peran lembaga formal dalam hal ini Penyelengara Pemilu, Partai Politik, Lsm, serta partisipan pilkada mempunyai jiwa pendidik dalam mencerahkan serta mencerdaskan masyarakat Raja Ampat secara kolektif, jika jiwa kepribadian yang dikemukakan oleh Al- khumasi mendefinisikan kesadaran politik sebagai sesuatu yang dimiliki individu meliputi wawasan politik tentang
berbagai persoalan, lembaga, dan kepemimpinan politik baik dalam skala regional maupun internasional.

Apabila kita lihat dari berbagai pendapat di atas maka kita akan mengetahui bahwa kesadaran politik mencakup berbagai hal salah satunya berkeinginan untuk mengubah cara pandang politik dalam rangka mewujudkan kebebasan untuk menghadapi berbagai problematika sosial.

Ketika dilihat secara Geografis, Kabupaten Raja Ampat sebagai daerah kepulauan kian juga menjadi hambatan dalam mengalokasi komunikasi politik yang terdidik, dengan jangkauan ini maka harus dilakukan motode sesuai interval geografis dengan perhitungan wilayah pemerintahan tingkat distrik serta meninjau detail kondisi tingkat kampung yang mempunyai fasilitas penunjang akses transportasi serta akses telekomunikasi yang menjadi roh dari sebuah komunikasi di zaman modern saat ini.

Hal ini juga tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat Raja Ampat dengan nilai-nilai kultural yang menjadi langkah efektif untuk mengasah peradaban di Kabupaten Raja Ampat.

Pertarungan klaim mengkalim yang berdampak pada konflik horizontal. Perlu dilihat secara kasat mata, para pangeran lembaga formal yang terlibat pasif maupun aktif dengan terkontaminasi dalam setiap tahapan pilkada harus mempunyai metode khusus untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat Raja Ampat sehingga keinginan demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat dapat terwujud.

Pemangku kepentingan kian bergriliya untuk mendapatkan tempat yang layak pada yang dipangku, sejak kini bukan soal penantang atau melawan kotak kosong yang menjadi lawan petahana, ini soal peradaban rakyat raja Ampat dalam membijakih konstalasi politik yang lambat laut terus dipersoalkan, sebab semua butuh rekonstruksi pemikiran bahwasanya karena demokrasi mempunyai nilai – nilai yang bersandar pada kebudayaan.

Objektifitas, bahwa Kabupaten Raja Ampat merupakan wilayah asimilasi dari berbagai wilayah yang terlepas dari batas teritorial negara, sudah tentunya keberagaman di atas landasan kemanusiaan tidak bisa ditukar dengan mahar apapun.

“Pertanyaan hari ini adalah jawaban di hari esok” Demikian Jou Suba, Mbilim Kayam.

Print Friendly, PDF & Email
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here