Reporter : Rachmat Sutjipto
OGAN KOMERING ILIR, Mattanews.co – Selain pemuktahiran data penerima, pemenuhan kebutuhan bantuan sosial berupa paket sembako di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel) terus dikebut.
Ratusan ton beras dan komoditas lainnya tiba di Gedung Olahraga Perahu Kajang, Kayuagung Kabupaten OKI Sumsel, pada hari Kamis (7/5/2020).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI menyiapkan 60 ribu paket sembako yang diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang belum di-cover berbagai bantuan lainnya.
Sementara itu, angka terakhir sebanyak 72.226 KPM yang diperoleh Dinsos OKI, jauh lebih tinggi ketimbang stok yang dipersiapkan Pemkab OKI.
Menurut Anggota Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Harry, dari anggaran Rp12 miliar yang dianggarkan Pemkab OKI sebelumnya, ia mengatakan, tidak mencukupi kebutuhan ketersediaan paket sembako.
“Setidaknya dibutuhkan dana tambahan sebesar Rp2,4 miliar lebih. Yang harus dipersiapkan kembali, untuk memenuhi 12.226 paket sembako tambahan sesuai data yang diterima Dinsos OKI,” katanya, Kamis (7/5/2020).
Kekurangan pasokan ini, lanjutnya, bukan tidak mungkin memicu persoalan baru ditengah keprihatinan warga menghadapi pandemi Covid-19.
Terutama yang telah merontokkan perekonomian, sejak beberapa bulan lalu. Ketimpangan pembagian bansos ini, dinilainya merupakan permasalahan serius yang harus ditangani dengan bijak.
Dia juga memandang pesimis pembagian bansos tersebut berjalan baik, tanpa memiliki validasi data terlebih dulu.
“Niat baik Bupati OKI untuk menerapkan transparansi dalam persoalan pembagian bantuan ini, seharusnya tidak setengah hati disikapi jajaran di bawahnya,” ucapnya.
Akses data diharapkannya harus dibuka di publik, bukan hanya bantuan sosial paket sembako saja.
Melainkan seluruh program bantuan seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Termasuk BLT Kementerian Sosial maupun BLT Desa.
Bahkan seluruh data tersebut, dinilainya harus ditempel di tempat strategis untuk diketahui publik secara meluas.
“Dengan begitu, publik dapat menilai kelayakan penerima bantuan sekaligus sebagai auditor gratisan, terhadap berbagai bantuan sosial yang telah bergulir selama ini,” katanya.
Dia mengatakan, hal ini sebenarnya momentum menguntungkan Dinsos OKI untuk memperoleh data sebenarnya.
Sehingga untuk ke depannya, lanjutnya, penyaluran bantuan akan lebih mudah dicapai karena telah memiliki validitas data hasil koreksi bersama bersama warga sudah diperoleh. Tinggal niatnya saja, mau atau tidak,
“Lebih baik penyaluran lamban tapi merata ketimbang diprotes penyaluran bantuannya mencederai keadilan warga, yang semestinya berhak menerima namun diperlakukan sebaliknya,” ujar Harry.
Kepala Dinsos OKI Reswandi mengatakan, pihaknya saat ini terus melakukan pembaharuan data Kelurga Penerima Manfaat (KPM) bansos dari Pemkab OKI.
Menurutnya, pendataan yang terus dilakukan pihaknya untuk menghindari penerima bantuan ganda,
“Aturannya jelas. Harus beda penerima, maka proses pendataan tidak bisa dilakukan secepat mungkin. Karena antara jenis bantuan yang ada harus terpisah,” ujarnya.
Diungkapkannya, pelaksanaan bansos ini sendiri diakui mencipatakan dilema tersendiri.
Apalagi sinkronisasi data membutuhkan cukup waktu. Sementara paket sembako harus segera didistribusi ke tengah warga.
“Dalam kondisi Covid-19 ini, masyarakat sudah menanti uluran tangan pemerintah. Data memang harus benar-benar akurat dan valid, namun masyarakat sangat menantikan bantuan,” ucapnya.
Editor : Nefri
