Majelis Hakim Ingatkan Jaksa Kejari Muba untuk Tindaklanjuti TPK dan Bendahara

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Perkara dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) yang menjerat Mantan Kepala Desa (Kades) Tampang Baru periode 2009-2015, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) atas nama Sukri alias Anang, kembali menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 233 juta lebih tahun anggaran 2014, bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa, Selasa (17/1/2023).

Sidang diketuai oleh majelis hakim Sahlan Effendi SH MH, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari MUBA serta dihadiri terdakwa Sukri secara langsung.

Dalam fakta persidangan majelis hakim mencecar pertanyaan kepada terdakwa Sukri terkait kegiatan pembangunan fisik diantaranya pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pembangunan sumur galian yang tidak selesai dikerjakan.

“Kemana sisa anggaran Dan Desa yang tidak dapat saudara pertanggungjawakan, selain itu pembangunan kegiatan fisik juga banyak yang tidak selesai,” cecar majelis hakim.

Terdakwa Sukri mengakui dalam fakta persidangan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tampang Baru tahap I, terdakwa mengakui bahwa yang menandatangani berkas adalah dirinya, sedangkan untuk LPJ tahap II terdakwa Sukri mengatakan, merasa tidak menandatanganinya karena pada saat itu dicairkan oleh Bendahara Desa (Tampang Baru).

“LPJ tahap I yang menandatangani saya, sedangkan tahap II bukan saya yang menandatanganinya yang mulia, pada saat itu Bendahara dan ketua TPK Desa yang memalsukan tanda tangan saya untuk pencairan tahap II dan mereka tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang mulia,” jelas Sukri.

Mendengar jawaban tersebut majelis hakim lantas mempersilahkan terdakwa untuk membuktikan.

“Kalau saudara bisa membuktikan silahkan, makanya diberikan hak untuk menghadirkan saksi meringankan, saudara mencairkan Dana Desa Bendahara tahu, sementara itu Bendahara Desa yang mencairkan anggaran tersebut saudara tidak tahu,” gimana ini ujar hakim.

Bacaan Lainnya

Dalam fakta persidangan hakim ketua sempat mengingatkan kepada Penuntut Umum terkait nama bendahara dan ketua TPK desa yang kembali disebut dalam persidangan.

“Begitu pak Jaksa, jangan memilah-milah ya,” Sentil hakim ketua.

Dalam dakwaan, terdakwa Sukri didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.233 lebih, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Belanja Langsung Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran

2014.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait