MATTANEWS.CO, MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang bersama Otoritas Jasa Keuangan Cabang Malang dan Bank Indonesia berkolaborasi mewujudkan budaya menabung sejak dini, dalam menunjang pondasi perekonomian.
Hal itu ditegaskan oleh Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., saat membuka Sosialisasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan Program Rajin Menabung (RABU) Kabupaten Malang Tahun 2026 dengan mengusung tema ‘Pelajar Makmur Cerdas Finansial’, yang diselenggarakan di Kabupaten Agung Kabupaten Malang, Selasa (30/6/2026) pagi.
Bupati Sanusi menyebut bahwa dorongan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Malang bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar.
Hadirnya program KEJAR dan RABU, para siswa didorong untuk memiliki rekening tabungan sejak dini sekaligus membangun budaya menabung sebagai bekal menuju kemandirian finansial.
Sanusi mengungkapkan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan bekal penting yang harus ditanamkan sejak usia dini.
Ia menilai bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa dampak perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk semakin mudahnya akses terhadap berbagai layanan keuangan dan transaksi digital.
Kendati demikian, terdapat tantangan yang harus diantisipasi agar generasi muda tidak terjebak pada perilaku konsumtif maupun praktik keuangan ilegal akibat rendahnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan.
“Di era digital saat ini, anak-anak dan remaja semakin dekat dengan berbagai layanan keuangan dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali kemampuan mengelola keuangan sejak dini agar mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membangun kebiasaan menabung sebagai bagian dari perencanaan masa depan,” ujar Bupati Malang.
Menurutnya, pendidikan finansial bukan hanya mengajarkan bagaimana memperoleh uang, melainkan juga bagaimana mengelola, menggunakan, dan merencanakan keuangan secara bijaksana.
Oleh karena itu, Program KEJAR dan Program RABU menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, serta kemandirian finansial bagi para pelajar di Kabupaten Malang.
Lebih lanjut, Sanusi mengakui bahwa keberadaan rekening pelajar bukan sekadar sarana menabung, tetapi juga menjadi media edukasi agar siswa terbiasa mengelola keuangan secara terencana sejak usia sekolah.
Sehingga nantinya kebiasaan tersebut diharapkan akan membentuk generasi yang lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Malang juga menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, seluruh lembaga perbankan, BPR Artha Kanjuruhan, serta jajaran dunia pendidikan yang telah bersinergi mendukung pelaksanaan Program
Tentunya hadir rogram KEJAR dan RABU di Kabupaten Malang. “Sinergi antara pemerintah daerah, regulator sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan, serta satuan pendidikan merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan generasi yang cerdas finansial,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan menanggapi serius intruksi dari Bupati Malang untuk mendata para peserta.
Bagus menilai hal itu tidak bisa diukur dari kemampuan para peserta tetapi juga perlu pendataan akurat berdasarkan bagi pelajar yang tidak mampu.
“Pada prinsipnya data peserta 31 ribu tadi ya, akan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bersama perangkat daerah lainnya,” tuturnya.
Bagus juga memastikan jumlah data para peserta tersebut yang nantinya akan divalidasi by nama by address.
Menurut Bagus validasi data nantinya diambil mulai dari Paud, SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah dengan kesetaraan anak yang mungkin pindah domisili ataupun yang sudah bekerja, atau sudah menikah ataupun disabilitas dan lainnya.
“Yang jelas kami akan melakukan validasi data, yang mana nanti juga akan melibatkan para pemangku wilayah seperti di Kecamatan atau per Desa terkait dengan usia, jenjang dan penyebab anak tidak sekolah juga,” jelas Bagus.
Selanjutnya, pihaknya akan memverifikasi penanganan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan untuk sekolah SD, SMP bisa difasilitasi melalui PKBM atau melalui pendidikan kesetaraan, dan bisa berkoodinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi di Kabupaten Malang.
“Kita juga akan melakukan pendekatan bersama – sama dinas terkait seperti Dinsos, DP3A, Dukcapil dan lainnya.,” ujar Bagus.
“Jadi kami penanganan tidak berhenti hanya pada angka saja, tetapi target kami menemukan anak menyebabkan faktor tidak sekolah dan nanti kita berikan solusi yang paling sesuai terkait dengan pendidikan,” tandasnya.
