MATTANEWS.CO, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memilih tetap menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama meski menghadapi tekanan fiskal. Sejumlah program pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administrasi tetap dijalankan, bahkan diperluas. Bagi Muchendi, menjaga kepercayaan warga sama pentingnya dengan menjaga keseimbangan anggaran.
Dalam rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten OKI di Kayuagung Bupati Muchendi Mahzareki mengutarakan meski ruang fiskal semakin sempit, tetapi ia bertekad Pemkab OKI tetap mempertahankan program pro rakyat sebagai wajah utama pelayanan publik.
“Anggaran boleh terbatas, tapi tanggung jawab kami untuk melayani rakyat tidak boleh berkurang,” ujarnya Sabtu, (11/10)
Di sektor kesehatan, Pemkab OKI mencatat capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100,71 persen. Dengan capaian ini, seluruh warga OKI dapat langsung mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa masa tunggu aktivasi.
Selain itu, sebanyak 44 ribu lebih pekerja sektor informal, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil, telah terdaftar dalam program JKN Ketenagakerjaan.
“Program ini memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam layanan kesehatan, sekaligus memberi perlindungan sosial bagi mereka yang selama ini rentan secara ekonomi,” jelasnya.
Begitu juga bidang pendidikan. Pemkab OKI tetap menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi 12.500 siswa SD dan 4.500 siswa SMP. Muchendi menyebut, program tersebut tidak hanya membantu meringankan beban orang tua, tetapi juga mendorong rasa percaya diri siswa.
“Seragam bukan sekadar pakaian sekolah, tapi simbol perhatian dan kasih sayang dari pemerintah,” katanya.
Melalui program Lentera Desa (Layanan Terpadu di Desa), Pemkab OKI berupaya menghadirkan layanan publik langsung ke desa. Warga dapat mengurus dokumen kependudukan dan layanan dasar tanpa harus datang ke pusat pemerintahan di Kayuagung.
“Pelayanan publik kini tidak menunggu, tapi mendekat ke masyarakat,” ucapnya.
Untuk meningkatkan transparansi, Pemkab OKI juga membuka kanal pengaduan publik “Lapor Bupati”. Warga bisa mengirimkan keluhan atau saran melalui WhatsApp dan portal resmi pemerintah.
“Setiap laporan dipantau langsung dan diteruskan ke perangkat daerah terkait. Aspirasi warga akan kami dengar dan tindak lanjuti,” tandasnya.
