MATTANEWS.CO, KAYUAGUNG – Bupati terpilih Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) periode 2025-2030, Muchendi Mahzareki Ishak, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran daerah dalam kunjungan perdananya ke kantor Pemerintah Kabupaten OKI, Senin (14/1).
Salah satu kebijakan kepemimpinannya yang disorot adalah digitalisasi sebagai langkah strategis untuk menekan pengeluaran perjalanan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
“Pemanfaatan teknologi digital harus dimaksimalkan, tidak hanya untuk meningkatkan pelayanan publik tetapi juga menekan pengeluaran yang tidak perlu,” ujar Muchendi.
Kunjungan perdana Muchendi didampingi Wabup Supriyanto dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir dan Persiapan Transisi Pemerintahan Tahun 2025 ini sendiri tentunya menjadi langkah awal untuk mewujudkan visi dan misi kepemimpinannya. Setelah dinyatakan terpilih, masyarakat kini menanti aksi nyata dari setiap janji politik yang telah diucapkan duet Muchendi-Supriyanto.
Akan tetapi, dibalik Kebijakan ini menuai respons beragam dari berbagai kalangan penggiat kontrol sosial. Aktivis 98 sekaligus Presidium Rakyat OKI Menggugat (PRO-M), Welly Tegalega, mengingatkan pokok utama dari gagasan tersebut yakni pentingnya konsistensi dalam pelaksanaannya.
“Langkah ini patut didukung jika benar-benar dijalankan. Tetapi, jika hanya sekadar lip service ‘lemak-lemaki bae’ maka kita wajib mengingatkan,” ujar Welly.
Senada juga datang dari Muhammad Salim Kosim dari Lembaga Prisma OKI, yang menyoroti potensi resistensi dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, implementasi kebijakan ini harus dilakukan secara transparan dan pro-rakyat.
“Ini langkah besar yang akan diuji, terutama bagi ASN yang benar-benar bekerja dibanding yang mencla-mencle. Transparansi dan inklusivitas harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Kekhawatiran Salim tersebut cukup beralasan bila dikaitkan dengan rumor nepotisme yang kerap mencuat dalam susunan birokrasi daerah. Terutama pada awal pemerintahan yang sarat dengan politik balas jasa. Secara tegas, Ia mengingatkan pentingnya menempatkan individu yang berkompeten di posisi strategis, bukan sekadar berdasarkan hubungan keluarga.
“Kami punya data soal dugaan nepotisme di Pemkab OKI, di mana beberapa posisi strategis dikabarkan akan diisi oleh keluarga dekat Bupati. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar mumpuni atau justru nanti menjadi beban birokrasi ?,” tanya dia.
Menurut Salim, kebijakan efisiensi anggaran melalui digitalisasi ini akan menjadi ujian pertama bagi komitmen Muchendi terhadap janji kampanyenya. Dia juga berpesan agar reformasi birokrasi tidak terjebak pada pencitraan politik semata,
“Kembali lagi pada formasi kebutuhan. Faktor kompetensi dan integritas harus menjadi penentu utama, bukan sekadar suka atau tidak suka. Tanpa ini, reformasi hanya menjadi wacana kosong,” tandasnya.
