MATTANEWS.CO, SIDOARJO — Bupati Sidoarjo Subandi menyoroti pelaksanaan Outing Day Learning (ODL) di sejumlah sekolah yang dinilai berpotensi membebani wali murid. Keluhan orang tua terkait mahalnya biaya ODL bahkan sampai diterima langsung oleh pemerintah daerah.
Subandi meminta sekolah tidak memaksakan kegiatan ODL dengan biaya tinggi. Ia juga memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ODL di tingkat SD dan SMP, baik sekolah negeri maupun swasta.
Sorotan itu disampaikan Subandi saat memberikan sambutan dalam Launching Kompetensi Inovasi Sidoarjo (KISI) Award 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (16/9/2026) lalu.
Di hadapan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Subandi mengungkapkan adanya laporan wali murid mengenai biaya ODL yang dinilai cukup tinggi.
Salah satu laporan yang diterimanya menyebutkan kegiatan ODL ke Yogyakarta dikenakan biaya sekitar Rp1,2 juta.
Subandi menegaskan, kegiatan pembelajaran di luar sekolah semestinya tidak menjadi beban tambahan bagi keluarga siswa. Menurutnya, sekolah perlu melihat kondisi ekonomi masyarakat sebelum menentukan konsep dan lokasi ODL.
“Saya minta mulai dari kepala sekolah jangan memaksakan ODL yang memberatkan para wali murid. Ini tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi,” ujar Subandi.
Subandi menilai ODL tidak harus dilakukan dengan membawa siswa ke luar kota. menurutnya, bisa memilih destinasi yang lebih dekat dan tetap memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik.
Ia bahkan menyarankan sejumlah lokasi di Sidoarjo bisa dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan.
“Kalau ODL ini mengganggu dan memberatkan Bapak-Ibu wali murid, lebih baik ODL tidak usah jauh-jauh. Sudah ODL di alun-alun atau di destinasi wisata yang ada di Sidoarjo, jalan-jalan,” katanya.
Subandi juga menyinggung laporan lain mengenai ODL siswa SMP ke Malang. Kegiatan selama dua hari tersebut disebut membutuhkan biaya sekitar Rp1 juta lebih.
“Acara di Malang, ODL anak SMP, dikenakan satu juta berapa, dua hari. Ini tidak boleh,” tegasnya.
Atas berbagai laporan tersebut, Subandi meminta Dispendikbud segera mengevaluasi pelaksanaan ODL bersama sekolah. Evaluasi juga diminta ditindaklanjuti oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman.
Tak hanya soal biaya kegiatan, Subandi juga menyoroti penggunaan jasa transportasi untuk ODL. Sekolah Diminta Tak Terpaku Bus Tertentu.
Ia meminta sekolah memberikan kesempatan secara terbuka kepada penyedia jasa transportasi, termasuk pemilik bus dari masyarakat Sidoarjo. Yang terpenting, kendaraan yang digunakan harus memenuhi aspek keselamatan dan kelayakan.
“Masyarakat Sidoarjo banyak yang punya bus, pakai itu kalau busnya bagus. Tidak usah ada intervensi bus dan yang lainnya,” ujarnya.
Subandi kembali mengingatkan agar setiap kegiatan sekolah memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Ia meminta jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberikan pengalaman pembelajaran justru memunculkan keluhan dari wali murid.
“Kondisi ekonomi seperti ini, mari kita lihat dampaknya kepada masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat. Jangan sebentar-sebentar ODL, ternyata masih ada warga yang komplain,” pungkasnya.
