MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus berupaya memberikan penanganan dan perlindungan sosial bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Namun, keterbatasan anggaran serta belum optimalnya dukungan keluarga dan lingkungan menjadi tantangan dalam proses penanganannya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, Ana Mariana, mengungkapkan terdapat 17 ODGJ yang telah mendapatkan penanganan dan rehabilitasi. Pembiayaan penanganan tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk dukungan pemerintah daerah secara terbatas.
“Yang direhab ada 17 orang ODGJ. Itupun ada yang menggunakan dana pribadi, karena dari Pemda hanya bisa menanggung beberapa orang,” ujar Ana Mariana.
Menurutnya, persoalan tidak berhenti ketika ODGJ telah menyelesaikan perawatan. Sebagian pasien yang sebelumnya mendapatkan perawatan dengan pembiayaan BPJS di Singkawang, misalnya, menghadapi kendala ketika hendak dipulangkan kepada keluarga.
Ada keluarga yang belum sepenuhnya siap menerima kembali anggota keluarganya, sementara kondisi lingkungan juga belum selalu mendukung.
“Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Sosial bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Pontianak sebagai tempat penitipan sementara. Pembiayaan kebutuhan mereka kemudian ditangani melalui lembaga tersebut, “beber Ana.
Ana menegaskan, penanganan ODGJ tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Sosial. Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah, fasilitas kesehatan, keluarga, serta lingkungan masyarakat.
“Kendalanya masalah anggaran dan juga koordinasi antara OPD lain. Seolah-olah penanganan ODGJ ini hanya di Dinas Sosial, padahal banyak pihak yang mesti terlibat,” tegasnya.
Ia menyebut faktor ekonomi, keluarga dan lingkungan dapat menjadi bagian dari persoalan yang berkaitan dengan kondisi seseorang.
Karena itu, penanganan perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada aspek perawatan medis.
Ana berharap masyarakat dan keluarga tidak membiarkan anggota keluarga yang menunjukkan indikasi gangguan jiwa tanpa penanganan. Keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi juga didorong memanfaatkan kepesertaan BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
“Kita minta keluarga yang terindikasi seperti itu ditangani. Kalau kurang mampu, bisa didaftarkan ke BPJS. Jadi kalau ada keluarga yang mengalami kondisi seperti itu, segera melapor,” pungkasnya. (*)
