MATTANEWS.CO, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tengah menghadapi tekanan fiskal serius setelah proyeksi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 diperkirakan menyusut hingga Rp245 miliar. Alih-alih berdiam diri, Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, memilih jalur cepat yakni melobi pemerintah pusat.
Di tengah ancaman penurunan dana pusat, langkah Muchendi menjemput bola ke Jakarta menjadi sinyal bahwa politik anggaran kini bukan sekadar soal angka, melainkan tentang bagaimana kepala daerah mampu membaca arah angin kebijakan nasional dan memastikan daerahnya tetap mendapat tempat dalam peta pembangunan Indonesia.
Dalam sepekan terakhir, Muchendi terpantau berkeliling ke sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), untuk memastikan proyek strategis nasional tetap menyentuh wilayahnya,
“Sinkronisasi program pusat dan daerah jadi kunci agar pembangunan tidak tersendat meski dana transfer menurun,” kata Muchendi di Jakarta, Kamis, (6/11).
Ia menegaskan bahwa komunikasi langsung dengan kementerian bukan sekadar seremoni, melainkan strategi menyelamatkan pembangunan daerah dari dampak defisit fiskal.
“Penting untuk menjaga sinkronisasi anggaran,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Kepala BP Taskin, Budiman Sujatmiko, Muchendi menyoroti kebutuhan pendanaan infrastruktur dasar, sanitasi, serta perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, ia juga membawa usulan delapan desa untuk masuk dalam program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), program prioritas nasional arahan Presiden Prabowo Subianto yang digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Delapan desa sudah kami ajukan. Kami berharap BP Taskin ikut mengawal usulan,” jelasnya.
Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko menegaskan lembaganya sedang menyiapkan intervensi di sembilan sektor: pangan, hunian, industri kreatif, kesehatan, digital, pendidikan, transportasi, energi terbarukan, dan pengolahan hasil pertanian.
“Pendekatannya bukan top-down, tapi langsung ke ekonomi masyarakat. Kami ingin program terasa di dapur warga, bukan hanya di laporan,” ujarnya.
Deputi BP Taskin, Dr. Zaidirina, menambahkan pihaknya menyiapkan Rencana Induk (Rimduk)sebagai panduan daerah menjalankan program lintas kementerian. Pola yang diterapkan disebutnya berbasis kondisi nyata masyarakat miskin di lapangan,
“Kalau punya lahan, bantu alat pertanian. Kalau tidak, bantu ternak ayam. Dua tahun cukup untuk keluar dari garis kemiskinan,” katanya.
Program ini disebut akan dijalankan di sepuluh kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi namun dipimpin kepala daerah yang dianggap progresif dan responsif terhadap kebijakan pusat. OKI termasuk di dalam daftar itu.
Dengan pendekatan baru itu, BP Taskin berharap paradigma pengentasan kemiskinan tidak lagi berhenti pada bantuan sosial semata.
“Tujuannya mengubah struktur ekonomi lokal. Kami ingin daerah bisa berdiri di atas kaki sendiri,” tutup Zaidirina.
