Reporter : Rachmat
KAYUAGUNG, Mattanews.co – Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) akan menerapkan beberapa langkah penanganan jumlah warga miskin yang ditargetkan turun hingga 1 digit atau 5.30 persen hingga ditahun berikutnya, ditargetkan hanya menyisakan 9.98 persen masyarakat miskin.
Tercatat, dari 17 Kabupaten/Kota angka kemiskinan Kabupaten OKI ini sendiri, menempati peringkat ke-4 tertinggi pada tahun 2018 lalu, yakni dengan jumlah 15,28 persen atau masih dalam hitungan dua digit.
Meskipun demikian, saat membuka Raker Tim Pengendali Kemiskinan Kabupaten OKI di Aula Bappeda Kayuagung, Wakil Bupati Djakfar Shodiq optimis angka kemiskinan di Ogan Komering Ilir akan terus turun dengan sejumlah program Pro kemiskinan (Pro Poor) yang akan dicanangkan termasuk mewancanakan terbentuknya Unit Penanganan Teknis (UPT) Penanggulangan Kemiskinan.
“Semua sudah bekerja sekarang kita pastikan agar program pro kemiskinan itu tepat sasaran. Data kemiskinan jangan ditutup-tutupi, dan OPD diminta untuk evaluasi output program yang sudah digelontor ke masyarakat sudah mengena belum” ujarnya Senin (04/03/2019).
Disisi lain, Kepala Bappeda Makruf mengungkapkan sejumlah kendala dalam sinergisitas penanganan jumlah kemiskinan ini. Menurutnya, beberapa persoalan mendasar seperti basis data angka kemiskinan yang belum sama hingga tertutupnya data informasi yang disinyalir masih mengedepankan kerahasiaan.
“Penanganan kemiskinan, akan dihadapkan beberapa persoalan mendasar, seperti basis data kemiskinan yang belum satu data, dan kondisi masyarakat dinamis, serta data masih bersifat rahasia,” ungkapnya.
Diuraikannya, faktor lainnya yakni kondisi geografis, Program Kementrian belum terintegrasi dengan daerah, hingga ego sektoral lainnya.
“Belum optimalnya Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan terhadap pembangunan turut menghambat penanganan angka kemiskinan ini,” ujarnya.
Langkah yang ditempuh Pemkab OKI, dilanjutkan Makruf, dalam menurunkan angka kemiskinan akan diterapkan 3 langkah yakni mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui program perbaikan rumah layak huni, Jamkesmas dan Pendidikan Gratis.
“Peningkatan Pendapatan keluarga miskin melalui bantuan sarana prasana pertanian/perkebunan, bantuan ternak, kelompok usaha kreatif,” terangnya.
Disamping itu, ia menyarankan untuk membentuk Unit Penanganan Teknis (UPT) dalam menanggulangi kemiskinan. Makruf menuturkan, keberhasilan UPT ini sendiri sudah terbukti di sejumlah daerah lain dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Keberadaan UPT khusus penaggulangan kemiskinan yang tugasnya mengupdate data kemiskinan, evaluasi kualitatif dan kuantitatif, serta sejumlah Program Pro Poor,” tandasnya.
Editor : Anang
