PermenPANRB No. 35/2018 ini disusun berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. Namun pada tahun 2020, ada perubahan pada PP tersebut yang kemudian pemerintah mengeluarkan PP No. 17/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.
Dikutip dari siaran pers humas menPANRB, Sabtu (13/6/2020) dengan dikeluarkannya PP No. 17/2020, PermenPANRB turunan PP tersebut perlu untuk diperbaiki, termasuk PermenPANRB No. 35/2018. “Jadi sebelum ada putusan Mahkamah Agung itu, Kementerian PANRB telah melakukan perubahan PermenPANRB dimaksud dan saat ini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sebentar lagi diterbitkan”, demikian pernyataan Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Kementerian PANRB.
Dalam PermenPANRB yang baru tersebut diatur beberapa jabatan, salah satunya jabatan fungsional jaksa tidak perlu alih status ke instansi lain apabila sifatnya penugasan. Dalam hal jaksa, apabila tugas jabatan yang dipangkunya di instansi lain tersebut sesuai dengan bidang tugas, kompetensi dan kewenangan jaksa serta ditetapkan oleh Kejaksaan Agung jenis jabatan dan penugasannya, maka yang bersangkutan sifatnya bisa penugasan, sehingga tidak perlu alih status ke instansi tempatnya bekerja.
