MATTANEWS.CO, CIAMIS- Pemerintah Kabupaten Ciamis mengikuti rapat Perbaikan Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Kementrian Sosial RI bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat secara virtual di Ruang ULP Setda Ciamis, Senin (22/03/2021).
Rapat tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah Ciamis dengan didampingi Plt Kepala Dinas Sosial Ciamis dan diikuti oleh Sekda Provinsi Jabar, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar serta Sekda dan Kadis Sosial se Provinsi Jawa Barat secara Virtual.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dr. H. Dodo Suhendar, MM mengatakan data yang harus diperbaiki adalah sebanyak 3.301.144 KPM dengan rincian 2.039.637 yang diperbaiki dan 1.261.507 data yang belum diperbaiki.
Menurutnya ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga banyak data yang harus diperbaiki. “Diantaranya Akun link ke SIKS -NG masih terbatas, Kapasitas sarana, SDM pengolah dan Pendata di Desa/Kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/kota belum optimal,” ungkap Dodo.
Kemudian adanya gangguan teknis, kuota internet, padam listrik dan lokasi sulit dijangkau serta waktu verifikasi dan validasi yang sangat pendek juga menjadi kendala.
Dodo menuturkan Dinas Sosial Kabupaten Kota harus Proaktif berkoordinasi dengan disdukcapil Kabupaten/Kota dalam mengakses SIAK untuk pemadanan dan validasi NIK KPM.
“Kuncinya pertama senantiasa berkoordinasi dengan Disdukcapil, melaksanakan elaborasi sehingga memberikan feedback untuk memberi pendamping serta elaborasi dilakukan secara berjenjang di tingkat desa dan kecamatan” Ungkapnya.
Sementara itu Plt Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Nandang Nugraha, S.Sos. Menuturkan berdasarkan perbaikan final data SIKS-NG DIT PFM wilayah I Kabupaten Ciamis berada di urutan ke 24 dengan persentase 81.36%.
Secara keseluruhan dari data awal sebanyak 52.825 sudah perbaikan sebanyak 42.976 data.
“Alhamdulillah Kabupaten Ciamis memperoleh rangking 6 di Jawa Barat dengan perbaikan data lebih daru 80% di atas rata-rata perbaikan Jawa Barat sebanyak 67%,” ucapnya.
Lebih lanjut Nandang menuturkan dalam capaian tersebut pihaknya telah melaksanakan langkah-langkah diantaranya rapat koordinasi dengan Koordinator Daerah Pendamping Program Sembako, Koordinator TKSK, Koordinator PKH dan Operator PKH untuk membahas tindaklanjut perbaikan data.
