MATTANEWS.CO, TULUNGAGUNG – Permintaan Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno ditolak secara tegas oleh Aliansi Masyarakat Tulungagung (Almasta), terkait penyerahan berkas tuntutan saat menggelar aksi damai di halaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pada 20 Mei 2024. Atas penolakan tersebut akhirnya menuai sorotan publik.
Hal itu seperti diungkapkan oleh Sujanarko yang pernah menjabat Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) di Komisi Pemberantasannya Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), dirinya menyebut terjadinya komunikasi buntu merupakan salah satu kelemahan birokrasi di lingkungan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tulungagung.
“Kenapa bisa terjadi demikian, karena secara psikologi komunikasi terjadi seperti tidak equal, dan birokrasi sendiri menganggap fungsinya lebih penting dibanding fungsi yamg dimiliki oleh masyarakat. Menurut saya hal itu salah besar,” ucap Pria putra daerah asli Tulungagung melalui keterangan resmi diterima media online nasional Mattanews.co, Rabu (29/5/2024) Malam.
Dia menambahkan menyikapi pertemuan Pj Bupati Tulungagung bersama Almasta sebenarnya ada dua hal yang menarik, bahkan terjadinya aksi massa tersebut ia ibaratkan seperti bisul yang pecah.
Dalam konteks ini, sambung dia, ia memprediksi kedua belah pihak belum terjadinya kesepahaman sehingga kawan-kawan dari Almasta secara tegas menolak penyerahan berkas tuntutan tersebut.
“Dokumen pengaduan itu sangat penting bagi Pj Bupati karena bisa memahami substansi yang dituntut. Justru yang terjadi Almasta dengan tegas menolaknya,” tambahnya.
“Apakah pemdemo salah tidak menyerahkan dokumen? Tidak juga, karena memang dokumen tidak ditujukan ke Pj Bupati tetapi ke regulatornya, dan ketidakpercayaan publik ke Pj juga patut dihargai,” imbuhnya.
“Kedua pihak harus bijak menyikapinya, demo yg terjadi sebetulnya kan ibarat bisul pecah,” ujarnya.
Lebih lanjut Sujanarko menjelaskan dalam hal ini Pj Bupati lebih berbesar hati, agar kalau komunikasi lebih lancar, seharusnya copot dulu baju bupatinya, keluar dari sangkar emasnya.
Karena baju kekuasaan dan sangkar kekuasan itu hambatan besarnya, jelas dia, istilah masyarakat banyak genderuwonya.
“Memang masih perlu upaya besar untuk memumbuhkan kepercayaan kedua pihak, terutama pihak Pj Bupati yang bisa leluasa,” terangnya.
“Disamping bisul yg pecah, Pj Bupati harus segera melakukan general check up ke birokrasi jangan-jangan justru birokrasi berpenyakit gula akut, kolesterol juga tinggi, jangan juga sepelekan bisul-bisul yang ada jangan-jangan ini sel cancer,” tandasnya.
Menurut dia, orang nomor 1 di lingkungan Pemkab Tulungagung ini jangan berkecil hati, ia pun memberikan saran agar strategi komunikasi perlu dirubah.
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja yang ketemu konstituen mereka komunikasi selalu buntu. Ada penyakit kronis ke pejabat Tulungagung apakah itu DPRD, Bupati, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan birokrasi lainnya, mereka selalu under estimate ke masyarakatnya sendiri, meraka merasa seperti jaman Mojopahit, seperti Ki Demang, seperti Adipati jaman telah berubah dan pemerintahan menerapkan Open Goverment dimana masyarakat menjadi subyek utama baik dari sisi tujuan birokrasi maupun keterlibatannya menuju ke masyarakat madani,” ujarnya.
“Perlu diingat, respect dibayar respect. Kalau di uwongke mereka akan nguwongke kita juga, mereka itu kumpulan masyarakat modern, berciri khas pengusaha, atau pedagang sangat terbuka,” pungkasnya.
