Plh Bupati Karawang : Penanganan Banjir Jadi Prioritas dari Hulu ke Hilir

  • Whatsapp
Pelaksana harian (Plh) Bupati Karawang, Drs. H. Acep Jamhuri M.Si., menghadiri reses anggota DPR-RI Fraksi PKS, H. Ahmad Syaikhu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karawang, Senin (22/02/2021).
Pelaksana harian (Plh) Bupati Karawang, Drs. H. Acep Jamhuri M.Si., menghadiri reses anggota DPR-RI Fraksi PKS, H. Ahmad Syaikhu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karawang, Senin (22/02/2021).

MATTANEWS.CO, KARAWANG – Pelaksana harian (Plh) Bupati Karawang, Drs. H. Acep Jamhuri M.Si., menghadiri reses anggota DPR-RI Fraksi PKS, H. Ahmad Syaikhu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karawang, Senin (22/02/2021). Reses anggota DPR-RI tersebut membahas penanggulangan banjir secara komprehensif dan terintegerasi.

Hadir juga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta (PJT) II, Komisi III DPRD Karawang, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Pembahasan yang dibahas yakni debit air banjir di Karawang yang bisa terkontrol hanya 10 persennya. Hal itu karena belum adanya infrastruktur untuk mengontrol debit air seperti waduk, embung dan lainnya.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan tersebut, Plh Bupati menuturkan, penanganan banjir harus dilakukan secara prioritas dari hulu ke hilir. Harus segera dilakukan normalisasi sungai, embung-embung, waduk dan berbagai infrastruktur aliran sungai lainnya di berbagai wilayah. Untuk itu, ia juga berharap agar Anggota DPR-RI dapil Jabar VII ini bisa membantu melobi Pemerintah Pusat agar permasalahan banjir tidak terjadi lagi.

Sementara, Akhmad Syaikhu menyarankan agar Pemda Karawang mengajukan surat tertulis kepada Kementrian PUPR untuk membuat program perbaikan infrastruktur sungai sebagai langkah antisipasi banjir.

“Pemda buat surat tertulis ke Kementrian PUPR, nanti saya akan sampaikan agar segera dibentuk programnya,” ungkap Akhmad Syaikhu

Ia juga akan meminta kepada pemerintah pusat agar mensinergikan rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan pemerintah daerah.

“Kami juga akan lakukan evaluasi rencana pembangunan nasional, ini tanggung jawab saya.Dan sudah jadi wacana di Komisi V DPR RI,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait