Praktisi Hukum Soroti Dugaan KKN di Proyek PDAM Tirta Tarum Karawang

  • Whatsapp
Praktisi Hukum Karawang Asep Agustian (Aep Apriyatna / Mattanews.co)
Praktisi Hukum Karawang Asep Agustian (Aep Apriyatna / Mattanews.co)

 

MATTANEWS.CO,KARAWANG – Meskipun statusnya sudah berubah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) menjadi Perumdam, isu miring tentang manajemen maupun pengelolaan PDAM Tirta Tarum Karawang tak henti-hentinya bergulir.

Bacaan Lainnya

Kali ini, dugaan unsur korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh Perumdam Tirta Tarum Karawang kembali mencuat.

Pasalnya, sudah puluhan tahun proyek miliaran pengadaan bahan kimia, pipa hingga meter air di Perumdam Tirta Tarum, terus-terusan dikuasai oleh tiga perusahaan atapun tiga supliyer.

Belum lagi isu miring dugaan KKN di setiap pengadaan proyek di PERUMDAM Tirta Tarum Karawang tersebut, diduga melibatkan sejumlah oknum anggota DPRD Karawang yang terkesan ‘tutup mulut‘.

Karena diduga, sebagian oknum wakil rakyat tersebut ikut ‘kongkalikong‘ dan menikmati hasil KKN, dari setiap proyek pengadaan di Perumdam Tirta Tarum Karawang.

Menyikapi isu tersebut, Praktisi Hukum Karawang Asep Agustian kembali angkat bicara. Menurutnya, selama ini PDAM Karawang terus melakukan ‘pencitraan‘ di mata publik, tentang pelayanan maupun keberhasilan capaian kinerjanya.

Padahal faktanya, manajemen dan pengelolaan PDAM Karawang masih ‘bobrok‘ dan jauh dari harapan publik Karawang sebagai konsumen PDAM.

Ditanggapi Askun, sapaan akrab, dugaan unsur KKN di setiap proyek pengadaan PDAM Karawang, kembali harus mulai ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Karena merupakan hal yang mustahil, jika setiap proyek pengadaan PDAM Karawang tersebut, selalu dimenangkan oleh tiga perusahaan yang sama.

“Perusahaan yang lainnya ada juga sih. Tapi nilai proyeknya yang kecil-kecil. Sementara yang nilai proyeknya miliaran seperti proyek MBR Rp12 miliar saja. Masih dikuasai oleh tiga perusahaan itu-itu juga,” tutur Askun, Kamis (10/6/2021).

Belajar dari pengalaman, Askun mengulas jika setiap pergantian Direksi PDAM Karawang, selalu ada tersangka kasus korupsi. Termasuk kepemimpinan PDAM Karawang Dirut berinisial M.

Dia juga meyakini, kemungkinan besar bakal ada tersangka kasus korupsi yang baru. Jika saja unsur penegak hukum, mau mendalami setiap pengadaan proyek-proyek PDAM Karawang dengan serius.

“Lagi-lagi saya minta APH, mulai kembali mendalami setiap dugaan KKN proyek PDAM. Bohong besar, jika PDAM hari ini ada kemajuan (perubahan),” katanya.

Terkait dugaan KKN proyek-proyek PDAM Karawang yang sudah puluhan tahun dikuasai tiga suplayer, Askun menjelaskan, pengadaan bahan kimia, pipa hingga meter air yang menggunakan katalog dipastikan akan mendapatkan diskon.

Namun dia mempertanyakan, kemanakah selama ini uang diskon dari setiap pengadaan proyek-proyek di PDAM.

“Saya dapat kabar diskon setiap pengadaannya, dari 20 persen hingga 30 persen. Terus kemana uang diskon itu larinya. Lagi-lagi kabarnya, diduga dibagi-bagi di jajaran direksi,” jelas Askun.

Pada persoalan lain, sambung Askun, persoalan di PDAM Karawang juga terkait tingkat kesejahteraan para pegawainya, yang masih jauh dari kata layak.

Dari informasi yang didapatkannya, gajinya para pegawai PDAM Karawang yang masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), atau sekitar Rp3,2 juta.

Yang mana, jumlahnya tidak berimbang dengan gaji Dirut, Direksi hingga Dewan Pengawas PDAM Karawang, yang mencapai puluhan dan belasan juta.

Dia menuturkan, hal yang wajar jika sampai hari ini manajemen dan pengelolaan PDAM Karawang tidak pernah ada perubahan. Meskipun ‘pencitraan‘ ke publik, terus dilakukan PDAM Karawang.

“Siapa yang bakal percaya, jika PDAM Karawang hari ini sudah lebih baik. Kondisinya masih sama kok seperti yang dulu. Masih banyak diduga unsur KKN. Jika masih tidak percaya, silahkan APH untuk mulai melakukan penyelidikan,” ungkapnya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait