Reporter : Nopri
BANGKA BELITUNG, Mattanews.co – Hampir di setiap wilayah di Indonesia saat ini, tak terkecuali di Kabupaten Bangka Barat, selalu terdengar keluhan masyarakat perihal Bantuan Sosial (Bansos).
Bahkan ada sejumlah pihak yang berupaya menjadikan Bansos menjadi sebuah isu.
Hal ini menarik perhatian Dedy Wijaya, salah seorang praktisi hukum, dan juga mantan anggota DPRD Propinsi Bangka Belitung.
“Terkait dengan Bansos, saat ini tidak perlu dijadikan isu seksi. Karena saat ini, masyarakat butuh gerakan yang cepat dari pemerintah. Dan pemerintah pun belum tentu bisa sempurna, dengan waktu yang sangat mendesak untuk memenuhi semua itu,” ujarnya, Kamis (11/6/2020)
Selain itu menurut DW, kalau pun dilapangan ada masyarakat komplain/mengeluh karena merasa ada hal yang dirasa tidak sesuai.
Atau dianggap belum tepat sasaran yang disalurkan. Baik itu oleh pemerintah pusat, pmerintah daerah maupun pemerintah desa.
Dan menurutnya merupakan sebuah hal yang wajar.
“Saya pikir itu hal wajar terjadi, dan dalam menanggapi hal ini, pemerintah pusat, daerah dan desa pun jangan alergi terhadap masyarakat yang komplain,” katanya.
Dia pun mengajak pemerintah menjadikan isu sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki data.
Serta masyarakat pun berhak melakukan protes asalkan secara santun, jangan saling caci maki dan apa lagi sampai bertengkar.
Dalam keadaan mendesak seperti saat ini, pilihan yang dihadapi oleh pemerintah hanya ada dua.
Yakni langsung memberikan bantuan atau membereskan data terlebih dahulu, tapi masyarakat akan kelaparan.
“Maka kalau sekarang ini ada isu data tidak akurat atau salah sasaran, itu saya sangat maklum. Memang ketepatan sasaran pilihan kedua, yang pertama jadi prioritas harus sampai dulu bantuan-bantuan sosial ini,” ucapnya.
Editor : Nefri
