Reporter : Adi
PALEMBANG, Mattanews.co – Pelayanan publik di Indonesia masih banyak terdapat pungutan liar. Kekurangan di Ombudsman juga ada dalam segi pengawasan. Maka dari itu semua harus diperbaiki semua hal terkait pelayanan sebab jalannya pemerintahan di ukur melalui pelayanan yang baik.
“Bukan saya yang bertugas menghilangkan punggutan liar. Tapi hanya sebagai pengawasan terhadap pelayanan publik agar semua pihak yang terlibat akan segera memperbaiki pelayanan jika terjadi kesalahan,” kata Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai SH LLM PhD usai kegiatan seminar internasional ORI di hotel Novotel Palembang Senin (11/03/2019).
Pelanggaran dapat terjadi jika ada celah yang begitu besar. Seperti contoh pengambilan no antrian disebuah layanan publik.Di dalam sistem online ada kuota 150. sedangkan di sistem offline bisa mencapai 700 antrian disinilah pungutan liar akan dapat terjadi.
“Seharusnya pelayanan masyarakat tidak dibatasi. Jadi berapapun masyarakat yang mendaftar bisa dilayaninya,” kata dia.
Amzulian menerangkan pelayanan publik merupakan hak warga negara dan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan dengan baik. Seperti salah satu lembaga seperti Kementerian Pertahanan semua mendapatkan raport merah.
“Kami selaku ombudsman selalu berkoordinasi dengan kementerian tersebut untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan berarti lembaga yang mendapatkan banyak laporan berarti lembaga itu tidak baik. Tapi lembaga mana yang cepat merespon jika terjadi kesalahan di instansinya,” jelasnya.
Selain itu Wakil Gubernur Sumsel Marwadi Yahya mengatakan, kegiatan seminar Nasional ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik melalui pemahaman mengenai pelayanan tersebut. Guna meningkatkan kesejahteraan warga di Sumsel. Hal ini menunjukkan ORI memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan publik di Sumsel.
“Pelayanan menjadi prioritas bagi ASN, pedoman standar pelayanan publik harus di laksanakan dalam setiap palayan baik secara langsung maupun tidak langsung,” ucapnya.
Sementara itu ketua DPRD Kota Palembang Darmawan mengatakan, mungkin tahun depan Palembang mendapatkan penghargaan juga. Saat ini yang menerima penghargaan dari ombudsman adalah daerah yang terbaik dari yang terbaik. Bukannya Palembang tidak baik tapi daerah lain lebih baik dari Palembang.
“Kami berharap semua dinas dan intasi bisa lebih baik lagi sehingga masyarakat lebih dapat meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Editor : Anang
