MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Dalam press conference APBN edisi Februari 2025 secara daring Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarno menyampaikan informasi pelaksanaan APBN per 31 Januari 2025 yaitu realisasi belanja negara mencapai Rp166,11 miliar atau 8,17% dari pagu Rp2.033,01 miliar.
Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (Satker K/L) sebesar Rp9,92 miliar atau 3,65% dari pagu Rp271,51 miliar dan realisasi Transfer Ke Daerah mencapai Rp156,18 miliar atau 8,87% dari pagu Rp1.761,49 miliar.
“Pada awal tahun 2025 alokasi pagu APBN untuk Kabupaten Kapuas Hulu mencapai Rp2.033,01 miliar dengan realisasi penyaluran pada bulan Januari 2025 baru mencapai Rp166,11 miliar atau 8,17% dari pagu. Besaran penyaluran APBN Januari 2025 lebih tinggi 40,15% dibandingkan periode yang sama tahun 2024,” jelas Sri Winarno, Kepala KPPN Putussibau, Rabu (26/2/2025).
Dikatakan Winarno, kegiatan press release kinerja APBN ini merupakan sarana penyampaian informasi kepada publik sebagai wujud transparansi dan meningkatkan literasi serta awareness stakeholders untuk mengawal APBN.
“Kegiatan kali ini dilaksanakan secara daring dengan peserta adalah perwakilan Kemenkeu Satu Kapuas Hulu, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker mitra kerja KPPN Putussibau, perwakilan SKPD/OPD Pemda Kapuas Hulu diantaranya Inspektorat Daerah, BKAD, Dinas PMD, BAPPEDA dan BAPENDA, akademisi PDD Polnep Kab. Kapuas Hulu, perwakilan perbankan dan pegadaian serta beberapa jurnalis,” tuturnya.
Sri Winarno pada awal penyampaian rilis menjelaskan, terkait fokus kebijakan fiskal Tahun anggaran 2025 antara lain pertama adalah keberlanjutan dukungan terhadap pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“Kedua, hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, serta kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas); dan Ketiga, Penguatan fiskal yang holistik untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui collecting more, spending better, serta innovative financing secara prudent,” ujarnya.
Dilanjutkannya, program unggulan pemerintah antara lain MBG, lumbung pangan, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, cek kesehatan gratis, pembangunan RS lengkap dan penuntasan penyakit TBC.
“Disampaikan rincian realisasi APBN sampai akhir Januari 2025 yang terdiri dari capaian Pendapatan Negara sebesar Rp6,45 miliar, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9,92 miliar turun 46,83%, Transfer Ke Daerah Rp156,18 miliar atau naik 56,40% dari periode yang sama tahun lalu sehingga pada akhir Januari 2025 terjadi defisit sebesar Rp159,65 miliar,” bebernya.
Selanjutnya terkait infromasi penerimaan pajak dimana penerimaan pajak netto Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan Januari 2025 sebesar Rp5,45 miliar atau terdapat penurunan 10,38% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
“Jenis pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah PPN sebesar Rp4,72 miliar disusul PPh NonMigas Rp0,72 miliar. Progres penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 31 Januari 2025 sebesar Rp19,79 juta atau 74% dari target Rp26,78 juta dan tumbuh 372% dibandingkan tahun lalu,” tuturnya.
Neraca perdagangan yang melalui PLBN Nanga Badau terkontraksi 284 juta atau turun 159% yoy namun dibanding bulan Desember 2024 mengalami kenaikan 96% didorong ekspor Bungkil.
“Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berupa Belanja Pegawai sebesar 5,71%, Belanja Barang 3,48% sedangkan Belanja Modal baru mencapai 0,01%, sehingga rata-rata realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) pada bulan pertama triwulan I 2025 berada di posisi 3,65% masih jauh dibawah target rata-rata triwulan I 13,33%,” imbuhnya.
Sri Winarno juga mengingatkan kembali pentingnya implementasi transaksi non tunai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Terdapat 10 satker yang belum menggunakan Cash Management System (CMS) agar segera berkoordinasi dengan bank mitra untuk menerapkan CMS sehingga pada tahun 2025 ini seluruh satker diharapkan sudah aktif mengimplementasikan CMS.
“Sampai dengan akhir Januari 2025, belum terdapat transaksi KKP dan Digipay Satu pada satker mitra kerja KPPN Putussibau. Transaksi penggunaan CMS oleh Bendahara baru dilakukan pada 21 rekening virtual satker atau baru 67,74% dari keseluruhan 31 rekening. Kontribusi satker di wilayah Kapuas Hulu dalam mendukung transaksi non tunai diharapkan terus ditingkatkan pada TA 2025 ini walaupun sebagian besar satker mengalami penyesuaian alokasi anggaran,” kata Winarno.
Selain itu, Progres kinerja APBD Kabupaten Kapuas Hulu hingga Januari 2025 merujuk data dari BKAD terlihat realisasi pendapatan baru mencapai Rp137,56 miliar atau 7,27%, yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp74,63 miliar atau 4,03%. Realisasi belanja Daerah sebesar Rp30,93 miliar atau 1,64%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 1,26%. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN sebesar 8,17% yang disalurkan melalui KPPN Putussibau maka realisasi 1,64% Belanja Daerah dari APBD sangat jauh lebih rendah.
“Realisasi belanja APBD hanya berasal dari komponen Belanja Operasi khususnya Belanja Pegawai sebesar Rp30,93 miliar atau 2,47% dari pagu. Belanja yang lain seperti Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer belum ada realisasi sama sekali,” urainya.
Berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp88,65 miliar, terlihat Rasio PAD 2025 sebesar 4,68% lebih tinggi dibandingkan periode 2024 sebesar 4,40%. Namun besaran rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah. Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kabupaten Kapuas Hulu supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD melalui pendapatan pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD bulan Januari 2025 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD pada Kabupaten Kapuas Hulu masih Nihil.
“Penyaluran dana transfer ke daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau sampai dengan akhir bulan Januari 2025 meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan DAK Non Fisik. Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa sampai dengan saat ini belum terdapat penyaluran. Total penyaluran baru mencapai mencapai Rp156,18 miliar atau 8,87% dari total pagu TKD sebesar Rp1.761,49 miliar,” paparnya.
Realisasi penyaluran DAU sebesar Rp123,58 miliar atau 12,11% dari target yang terdiri dari DAU block grant, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp10,51 miliar atau 7,50% dari pagu Rp140,14 miliar yang terdiri dari DBH Pajak, dan DBH SDA, kemudian DAK Non Fisik sebesar Rp22,08 miliar atau 10,84% dari pagu Rp203,81 miliar.
Pada Press Release APBN yang dirangkai dengan kegiatan Stakeholder Day, dimana KPPN Putussibau memberikan penghargaan kepada satker terbaik atas pelaksanaan anggaran semester II tahun 2024 dengan beberapa kategori antara lain peraih nilai IKPA terbaik, penyampaian dan akurasi data LPJ bendahara terbaik, penyelesaian rekonsiliasi dan to do list terbaik, pengguna CMS teraktif, pengguna Kartu Kredit Pemerintah teraktif, dan realisasi Digipay Satu terbaik.
Selain kepada satker, apresiasi juga diberikan kepada SKPD yang telah bersinergi dengan sangat baik dalam menyukseskan penyaluran transfer ke daerah tahun 2024 yaitu BKAD, Dinas PMD dan Inspektorat.
Penghargaan juga diberikan kepada 3 desa terbaik di Kabupaten Kapuas Hulu dalam pengelolaan Dana Desa semester 2 Tahun 2024, yaitu Desa Rantau Prapat Kecamatan Embaloh Hulu di peringkat pertama, peringkat kedua Desa Keling Panggau Kecamatan Empanang, dan peringkat ketiga diraih Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong.
Sebagai penutup Sri Winarno juga menyampaikan bahwa seluruh layanan KPPN Putussibau adalah tanpa biaya atau Rp0, dan telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2022, dan sejak tahun 2023 telah melaksanakan kickoff implementasi SMAP ISO 37001:2016 maka seluruh elemennya senantiasa menjaga integritas dalam memberikan layanan gratis tanpa biaya.
“KPPN Putussibau juga turut mewujudkan budaya antikorupsi di instansi vertikal Kementerian Keuangan serta menularkan virus zona integritas kepada seluruh stakeholder. Dukungan positif dari semua pihak kepada KPPN Putussibau diharapkan agar tetap dilakukan sehingga dapat menunjang peningkatan layanan kepada satkeholder,” pungkasnya.
