MATTANEWS.CO, PURWAKARTA – Arus lalulintas menuju pusat Kota Kabupaten Purwakarta sempat tersendat dan mengalami kemacetan. Keadaan tersebut tidak lain karena adanya Aksi yang digelar buruh di Kantor Bupati Purwakarta dan Kantor Disnaker setempat, sehingga dibeberapa titik mengalami kemacetan yang cukup parah.
Ribuan buruh yang kembali menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan UMK Tahun 2022 di Kabupaten Purwakarta, Rabu (24/11/2021). Aksi ini dilakukan buruh sebelumnya gagal bertemu Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.
Mereka tetap meminta Bupati untuk tidak menggunakan PP No 36 Tahun 2021, sebagai dasar rekomendasi kenaikan upah. Alasannya, jika menggunakan PP 36 Tahun 2021 dipastikan UMK Purwakarta 2022 tidak naik dan entah sampai kapan baru bisa naik.
UMK Purwakarta tahun ini Rp4.173.568, sedangkan batas atas upah 2022 di angka Rp 3.745.488. Berarti diperlukan beberapa tahun lagi untuk UMK Purwakarta agar bisa naik.
“UMK sebagai jari pengaman adalah angka terendah yang seharusnya didapat pekerja singel dengan masa kerja kurang dari satu tahun sebagai upaya mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun, pada kenyataannya masih banyak pengusaha yang membayar upah di bawah UMK khususnya di perusahaan yang belum berdiri serikat pekerja,” kata Koordinator aksi dari Presidium Aliansi Buruh Purwakarta, Wahyu Hidayat.
Menurutnya, hari ini kembali meminta kepada Bupati Purwakarta untuk berpikir dan bertindak realistis bahwa pemulihan perekonomian memerlukan adanya kenaikan upah pekerja apalagi Purwakarta termasuk wilayah industri.
Dia menyebutkan, sekitar 4.000 pekerja turun ke jalan, terdiri beberapa unsur serikat pekerja diantaranya, SPSI, FSPMI, KASBI, PPMI, SPN, PPMI 98, FKI serta FSPNI.
“Kita berharap, Ambu Anne Ratna Mustika sebagai Bupati pilihan rakyat berpihak kepada masyarakatnya mengikuti jejak Wali Kota Depok yang merekomendasikan upah Kota Depok sebesar 5,34 persen,” ujarnya.
Hari ini, kata dia, mendapat informasi bahwa bupati tengah berada di Jakarta dalam rangka menerima penghargaan atas layanan digital dari Presiden Jokowi. Dengan demikian, besar kemungkinan buruh akan bertahan dan menunggu untuk bertemu lantaran aksi sebelumnya gagal bertemu bupati dan membicarakan persoalan UMK ini.
“Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Purwakarta yang aktifitasnya menjadi terganggu dengan giat kami kali ini. Namun, ini adalah bagian dari ikhtiar kaum buruh demi kepentingan bersama,” tutup Wahyu.
