MATTANEWS.CO, MALANG – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang yang berlangsung pada Rabu (21/10/2027).
Mahasiswa mendesak pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi tersebut membawa sejumlah persoalan strategis, mulai dari kesejahteraan pekerja, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga reformasi agraria dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
Melalui Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (AMARAH BRAWIJAYA), para mahasiswa menyuarakan tuntutan perbaikan tata kelola ekonomi nasional. Mereka juga menyerukan penguatan persatuan masyarakat untuk menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
Bawa Pesan Perubahan untuk Kesejahteraan Rakyat
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan berbagai spanduk bertuliskan “Perbaiki Ekonomi Rakyat! Bangun Persatuan! Lawan Militerisme Oligarki!”
Pesan itu menegaskan sikap kritis mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah. Mereka menilai pemerintah perlu mengambil langkah nyata untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, melindungi hak-hak rakyat, serta mewujudkan keadilan sosial.
Selain menyampaikan aspirasi melalui spanduk, AMARAH BRAWIJAYA merumuskan tujuh tuntutan utama dan satu seruan konsolidasi masyarakat. Tuntutan tersebut mencakup berbagai sektor yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Tujuh Tuntutan Utama Mahasiswa
Pertama, pemulihan lingkungan dan perlindungan hak korban. Mahasiswa mendorong pemerintah menetapkan status bencana nasional, memulihkan ekosistem, mencabut konsesi korporasi pencemar, serta memulihkan hak-hak korban bencana.
Kedua, peningkatan kesejahteraan pekerja. Mereka menuntut kenaikan upah, perluasan lapangan kerja yang layak, serta penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing.
Ketiga, pelaksanaan reforma agraria sejati. Mahasiswa mendesak pemerintah menjalankan reforma agraria secara menyeluruh agar petani dan nelayan memperoleh akses yang lebih adil terhadap sumber daya agraria dan peningkatan kesejahteraan.
Keempat, penurunan harga dan pengurangan beban rakyat. Tuntutan ini mencakup penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta efisiensi beban pajak yang ditanggung masyarakat.
Kelima, pengelolaan APBN yang efektif. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara dan meningkatkan alokasi subsidi untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keenam, reformasi sektor pertahanan. Mereka mendesak pengembalian fungsi utama militer ke barak serta pembubaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Ketujuh, penegakan hak asasi manusia. Mahasiswa menuntut proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM dan penghentian praktik impunitas atau pembebasan pelaku dari pertanggungjawaban hukum.
Serukan Pembentukan Komite Rakyat
Selain tujuh tuntutan tersebut, AMARAH BRAWIJAYA menyampaikan satu seruan kepada masyarakat untuk memperkuat konsolidasi bersama melalui pembentukan Komite Rakyat.
Seruan ini bertujuan membangun kekuatan kolektif masyarakat dalam melawan berbagai bentuk penindasan sekaligus memperjuangkan kesejahteraan bersama.
Melalui aksi damai tersebut, mahasiswa menempatkan persoalan ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, agraria, pertahanan, dan HAM sebagai bagian dari agenda perubahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Aksi ini sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara terbuka. Mereka mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, berkeadilan sosial, serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
