Sakim Dituntut 3 Tahun, PH Menilai JPU Tidak Berkeadilan

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang, menuntut terdakwa Sakim Nanda mantan anggota DPRD Provinsi Sumsel dengan pidana 3 tahun penjara, hal tersebut diketahui dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Senin (5/12/2022).

Dalam tuntutan JPU Kejari Palembang Ursula Dewi meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang yang diketuai oleh Fatimah SH MH, yang memeriksa dan mengadili perkara ini meminta agar terdakwa Sakim Nanda dituntut dengan hukuman tiga tahun penjara, karena menurut JPU terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan TUNGGAL melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

“Menuntut pidana terhadap terdakwa Sakim Nanda, dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ungkap JPU saat bacakan tuntutan.

JPU juga menyatakan barang bukti berupa 1 berkas asli sertifikat hak milik No.2708 tanggal 8 Oktober 2003 dengan surat ukur nomor 236/Sukamaju/2003 tanggal 8 Oktober 2003 seluas 9.490m2 Kelurahan Sukamaju Kec Sako Kota Palembang atas nama H.Nang Ali Solihin,SH dan telah Balik Nama atas Sakim,SH, dikembalikan kepada saksi H.Nang Ali Solihin.

Sementara itu kuasa hukum terdakwa Sakim, Iir Sugiarto SH, membenarkan kliennya dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, saat dikonfirmasi Selasa (6/12/2022).

“Terhadap tuntutan Penuntut Umum kami menilai tidak berkeadilan, karena di fakta persidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, tidak ada yang menyatakan Sakim itu ikut atau melakukan kejahatan, membeli dari kejahatan, faktanya ada,” ungkapnya.

Iir juga mengatakan, perbuatan yang disangkakan terhadap Sakim, tidak terunggkap dalam persidangan.

“Pasal 480 itu yang di mananya, kerana Sakim kan beli, saksi-saksi juga mengatakan, tidak ada yang menuduh Sakim telah melakukan kejahatan dalam pemalsuan tanda tangan istrinya Nang Ali itu,” tegasnya.

Bacaan Lainnya

Ia juga menambahkan pihaknya juga akan mengajukan nota pembelaan (eksepsi) terkait tuntutan JPU.

“Artinya tuntutan Penuntut Umum tidak berkeadilan,” tutupnya

Dalam berita sebelumnya terdakwa Sakim dilaporkan oleh mantan Bupati Musi Rawas dan Muara Enim H Nang Ali Solihin atas dugaan penerbitan penadahan sertifikat tanah seluas 1 hektar yang berada di Jalan Sukawinatan Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

Kejadian bermula H Nang Ali Solihin sekira tahun 2003 dirinya hendak menjual tanah miliknya di daerah Sukawinatan melalui seseorang bernama Santoso, yang mana sertifikat itu justru ditandatangani saja oleh terdakwa Sakim tanpa tahu dirinya sebagai pemilik tanah.

“Memang saya minta bantu teman saya bernama Santoso, agar bisa keluar sertifikatnya, namun begitu sertifikat keluar malah dijual dengan Sakim, dia jual di tahun 2003 saya baru tahu di tahun 2011,” ungkap H Nang Ali Solihin.

Ia sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sakim, hingga dirinya mengalami kerugian materil Rp 8 miliar, yang pada waktu itu sudah hendak dibeli oleh salah satu pengusaha ternama di Kota Palembang seharga Rp3 miliar.

Menurutnya, saat itu antara dia dengan terdakwa sudah melakukan upaya mediasi berdamai guna menyelesaikan perkara ini, namun pihak terdakwa Sakim justru mau melanjutkan perkaranya hingga ke tingkat pengadilan.

Bahkan, lanjut H Nang Solihin pada waktu itu diatas tanah miliknya telah berdiri papan nama bahwa tanah tersebut dijual dan ada kontak untuk menghubungi terdakwa Sakim lengkap dengan nomor handphone milik terdakwa Sakim.

“Karena merasa di tantang, dan waktu itu Sakim masih anggota DPRD, maka saya laporkan dan saat ini masih banyak laporan lainnya terhadap Sakim,” tukasnya.

Dia berharap, agar aparat penegak hukum dalam perkara ini bisa menegakkan keadilan bagi dirinya dan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sakim.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait