Reporter : Kadri Amin
SIMEULUE, Mattanews.co – Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di berbagai Dinas dan Instansi di Kabupaten Simeulue, Aceh, diduga terindikasi bermain proyek sekaligus berperan jadi konsultan proyek.
“Ada beberapa orang yang kita identifikasi sebagai kontraktor dan konsultan mereka sedang kita pantau, mereka ini lihai (pintar) dengan modus operandi memakai perusahaan orang lain, begitu juga dengan konsultan, padahal mereka sendiri yang kerjakan proyeknya,” jjar Sarwadi Ketua GMBI Distrik Simeulue Kepada Mattanews.co, Rabu (22/04/2020).
Para Oknum pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga bermain proyek ini, disinyalir memiliki jabatan penting diberbagai Dinas Pemerintahan di Kabupaten Simeulue, mulai dari setingkat Kepala Seksi (Kasi) hingga Kepala Bidang (Kabid), sehingga diduga oknum tersebut leluasa dalam mengelolah anggaran.
Sarwadi mendesak aparat penegak hukum agar mengidentifikasi sejumlah alat berat yang sering dipakai dilapangan, sehingga akan ketahuan alat-alat berat tersebut siapa pemiliknya.
“Di Simeulue ini ada oknum ASN diduga sudah memiliki alat berat berupa excavator dan Dum Truck, dari mana mereka peroleh? Kalau bukan main proyek?,” katanya.
Menurutnya, selama ini anggaran yang tadinya bisa menyentuh masyarakat miskin, namun karena ada kepentingan oknum ASN tersebut, sehingga banyak kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran.
“Ada indikasi dirubah dan diolah sedemikian rupa dijadikan proyek, miliaran uang daerah dihambur-hamburkan setiap tahunnya, tapi tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, yang ada kepentingan pribadi, mereka cari keuntungan memperkaya diri dari jabatannya,” ucapnya.
Dia juga berharap modus operandi oknum ASN ini, yang diduga menguasai sebagian paket kegiatan di Simeulue, harus segera dihentikan agar para kontraktor yang selama ini bekerja secara profesional dapat kesempatan bekerja kembali.
“Gimana orang mau ikut tender proyek atau kerjakan paket kecil, bisa jadi oknum tersebut PPTK nya atau PPK nya, kalau pun ada kontraktor yang menang tender saya yakin digoreng sama mereka, bisa jadi kontraktor tersebut dipersulit,” terangnya.
Ketua GMBI Distrik Simeulue itu juga mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) agar memeriksa seluruh kekayaan para Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya pejabat setingkat Kasi Hingga Kabid yang ada di Simeulue, karena ada indikasi kekayaan yang mereka peroleh tidak sebanding dengan pendapatan mereka setiap bulannya.
Ia juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa sejumlah transaksi keuangan yang mencurigakan khususnya yang berasal dari Simeulue. Sehingga pejabat dari setingkat Kasi hingga Kabid dapat terdeteksi aliran dananya.
Editor : Anang
