Sekda Apriyadi Buka KP Tahap Dua

“Apa yang dilakukan Pemkab Muba ini dilatarbelakangi PP no 24 tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS),” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum memiliki RDTR, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak PP ini diundangkan menetapkan RDTR.

Selanjutnya, berdasarkan Perda no 8 tahun 2016 tentang RTRW kabupaten Muba memerlukan secara detail untuk operasionalisasi pendataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ini salah upaya Pemkab Muba untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

“Salah satu tujuan ini, untuk menyusun RDTR kawasan perkotaan Babat Toman kabupaten Muba yang berbasis pada pengembangan potensi kawasan sebagai upaya untuk mewujudkan tata tertib Tata Ruang,” ungkapnya.

Seperti yang disampaikan konsultan, Babat Toman Deny Lesmana, bahwa ada 5 desa di Kecamatan Babat Toman yang direncanakan menjadi tempat kawasan lindung diantaranya, Desa Beruge, Desa Mangun Jaya, desa Kasmaran, Desa Toman, dan Desa Babat.(*)

Bagikan :

Pos terkait