Serahkan LKPJ 2020 ke DPRD DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan Paparkan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Selama Hadapi Pandemi Covid-19

  • Whatsapp

MATTANEWS.CO, JAKARTA– Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/4/2021). Dalam penyampaiannya di depan para anggota dewan dan pimpinan sidang, Gubernur Anies memaparkan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun, di mana tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta lebih banyak berjibaku melawan pandemi COVID-19 dan mengatasi berbagai dampak yang disebabkan oleh krisis kesehatan tersebut.

Bacaan Lainnya

Meskipun demikian, beberapa indikator makro yang disampaikan Gubernur Anies, mengalami peningkatan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di mana Kinerja pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 tercatat sebesar 80,77 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 80,76.¬†Di tengah pandemi COVID-19, IPM DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia serta satu-satunya provinsi dengan nilai IPM di atas nilai 80 atau ‚Äúsangat tinggi‚ÄĚ.¬†Nampak pada dimensi kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup DKI Jakarta mencapai 72,91 tahun, meningkat dari tahun 2019 yaitu 72,79 tahun.¬†Dimensi pengetahuan yaitu Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama juga meningkat.¬†Harapan Lama Sekolah mencapai 12,98 tahun meningkat dari 12,97 tahun di tahun 2019, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 11,13 tahun, meningkat dari tahun 2019 yaitu 11,

‚ÄúAlhamdulillah, capaian dimensi Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta tahun 2020 sangat baik, meskipun kita mengikuti situasi pandemi, yang membuat dimensi ekonomi yaitu Pengeluaran Per Kapita Yang disesuaikan warga DKI Jakarta mencapai Rp.¬†18,23 juta per tahun, turun sebesar 1,62 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.¬†18,53 juta.¬†Pandemi akibat virus COVID-19 yang masuk mulai Maret 2020, berdampak besar terhadap perekonomian bahkan kegiatan sosial, telah membuat daya beli masyarakat melemah sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat menurun, ‚ÄĚterang Gubernur Anies.

Pada Indikator Ekonomi, DKI Jakarta di akhir tahun 2020 menunjukkan kinerja yang membaik. Dengan mulai membaiknya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Jakarta yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,36 persen. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak pertengahan Maret menyebabkan permintaan domestik terkontraksi. Dari sisi pengeluaran, kontraksi perekonomian terjadi pada seluruh komponen, kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) yang tumbuh sebesar 1,60 persen. Konsumsi rumah tangga yang merupakan pertumbuhan motor dari sisi mengalami kontraksi akibat menurunnya daya beli masyarakat. Demikian juga untuk komponen lain, seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor dan Impor. Pandemi COVID-19 juga mengubah pola inflasi tahun 2020 di DKI Jakarta.

‚ÄúPembatasan kegiatan masyarakat untuk mengatasi penyebaran virus sangat berpengaruh terhadap permintaan atau daya beli masyarakat.¬†Aktivitas ekonomi yang turun dapat dilihat dari angka inflasi yang cukup rendah, di mana inflasi di DKI Jakarta selama Januari – Desember tahun 2020 sebesar 1,59 persen, lebih rendah dibandingkan periode inflasi inflasi yang sama pada tahun 2019 yaitu 3,23 persen, ‚ÄĚtambahnya .

Sementara itu, untuk Indikator Sosial, dilihat dari jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada September 2020 tercatat sebesar 496,84 ribu orang atau 4,69 persen. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada periode September 2019 sebesar 362,30 ribu orang atau sebesar 3,42 persen. Terjadinya pandemi COVID-19 menjadi faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Ibu Kota. Namun demikian, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tersebut merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, serta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduk miskin nasional sebesar 27,55 juta orang atau 10,19 persen.

Selanjutnya, Gubernur Anies juga menjelaskan hasil-hasil pembangunan yang berkaitan dengan Program Pembangunan Daerah sesuai misi jangka menengah di dalam RPJMD Tahun 2017-2022, di mana Gubernur Anies menguraikan hasilnya per misi. Dalam Program Pembangunan Daerah pada Misi Pertama, yaitu Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan menilai nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan Biaya Operasional Pendidikan PAUD Negeri, mengalirkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri (BOP-SLBN) Jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB untuk program wajib belajar 9 tahun; melakukan penatalaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah bagi 4.500.000 orang Peserta Penerima Bantuan Iuran; memberikan insentif bagi Tenaga Kesehatan yang datang dari COVID-19 dan penatalaksanaan penyakit berpotensial Kejadian Luar Biasa (KLB); dan masih banyak lagi.

‚ÄúSementara itu, untuk Program Pembangunan Daerah pada Misi Kedua, yaitu Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, penyediaan investasi dan berbisnis, serta perbaikan tata ruang, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM, Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum, Program Pengendalian Banjir dan Abrasi, Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan Pengelolaan Air Limbah, Program Pengelolaan Persampahan, Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan, serta Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat, ‚ÄĚjelasnya, dikutip dari siaran pers PPID Pemprov DKI Jakarta, Senin (19/4/2021).

Selain itu, terdapat juga Program Pembangunan Daerah pada Misi Ketiga, yaitu Jakarta tempat wahana aparatur negara yang mengagumkan, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan program Penataan Administrasi Kependudukan berupa Admindukcapuk secara mobil di 347 lokasi dan alih media perekaman 1 juta register akta berbasis Teknologi Informasi; Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN; Serta Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah berupa Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemprov DKI Jakarta dan Digitalisasu Aset Daerah.

Selain itu, telah dilaksanakan pula Program Pembangunan Daerah pada Misi Keempat, yaitu Jakarta sebagai kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang meningkatkan daya dukung lingkungan dan sosial, serta Program Prioritas pada Misi Kelima, yaitu Jakarta Ibu Kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebhinekaan.

Pada bagian akhir, Gubernur Anies juga menyampaikan apresiasi atas beberapa penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta berkat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta para pelaku pembangunan. Beberapa penghargaan tersebut, antara lain Penghargaan Transportasi Berkelanjutan 2021 oleh Institute for Transportation Development Policy (ITDP), Harmony Award 2020 oleh Kementerian Agama RI, TOP Digital Awards 2020 untuk kategori Top Digital Implementation 2020 on Province Government Level Stars 5 untuk Super App JAKI, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Terbaik Tahun 2020 untuk kategori IPK Terbaik pada Indikator Utama Kesempatan Kerja dan IPK Terbaik pada Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

‚ÄúPada bagian akhir, saya ingin mengingatkan kita bersama bahwa tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022.¬†Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, para tokoh masyarakat, dunia usaha, serta pelaku pembangunan lainnya merupakan hal yang sangat berarti dalam rangka mewujudkan Jakarta Kota Maju dan Bahagia Warganya, ‚ÄĚtandasnya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait