MATTANEWS.CO, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat komitmen pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
Mangrove tidak hanya dipandang sebagai benteng alami untuk melindungi kawasan pesisir, tetapi juga didorong menjadi fondasi ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan bersama pemerintah kabupaten/kota pesisir Pantai Utara Jawa melalui deklarasi dalam rangkaian Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Senin (10/8/2026).
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pengelolaan mangrove harus ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan masyarakat pesisir yang tidak hanya berorientasi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Subandi.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove.
Sementara itu, masyarakat pesisir perlu diperkuat kapasitasnya agar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan, pelestarian, sekaligus pemanfaatan potensi mangrove.
Dalam deklarasi tersebut, para kepala daerah menyepakati lima komitmen bersama untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekosistem mangrove.
Pertama, memperkuat pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan partisipatif melalui pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, serta penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove.
Kedua, mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove dengan mengoptimalkan potensi silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, hingga UMKM lokal yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
Ketiga, memperkuat kelembagaan dan ekonomi lokal melalui pengembangan kelompok usaha, koperasi, BUM Desa maupun BUM Desa Bersama. Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan mampu membuka akses kemitraan, pembiayaan, serta mendorong pengelolaan usaha masyarakat secara lebih profesional.
Keempat, meningkatkan sinergi multipihak melalui dukungan kebijakan, riset, inovasi, investasi, teknologi, akses pasar, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya masyarakat pesisir yang mandiri dan sejahtera.
Kelima, menyusun sekaligus memantau rencana aksi bersama dengan menetapkan prioritas wilayah, sasaran penerima manfaat, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi secara berkala.
Pemkab Sidoarjo menilai langkah tersebut menjadi penting karena pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan secara parsial.
Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya agar upaya konservasi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Subandi menegaskan, keberhasilan pengelolaan mangrove pada akhirnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.
“Kita ingin mangrove tetap lestari, tetapi pada saat yang sama masyarakat di sekitarnya juga semakin berdaya, memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan, dan mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal,” ujarnya.
Dengan kolaborasi, inovasi, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Sidoarjo meyakini ekosistem mangrove dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
Selain menjaga lingkungan dan ketahanan kawasan pesisir, mangrove diharapkan menjadi sumber kesejahteraan sekaligus warisan berharga bagi generasi sekarang dan mendatang.
