Tersebar Video Kericuhan Saat Aksi di RSUD Ciamis, Ini Penjelasan Korlap FM2P3

MATTANEWS.CO, CIAMIS – Aksi Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (FM2P3) di gedung DPRD Ciamis yang menuntut pelayanan RSUD Ciamis dan BPJS beberapa hari yang lalu berujung ricuh.

Pasalnya, dalam aksi tersebut salah satu pengunjuk rasa ada yang berteriak ‘Turunkan Herdiat (Bupati Ciamis) sehingga mengundang reaksi salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) Kabupaten Ciamis.

Bacaan Lainnya

Saat dikonfirmasi kepada Gian Ferdyana Henukh, Kordinator Lapangan (Korlap) aksi FM2P3, ia mengatakan tidak ada pernyataan di media secara resmi terkait esensi aksi pelayanan publik untuk menurunkan Bupati Ciamis.

“Kalau pun ada di video, silakan tonton video lengkapnya, jangan hanya melihat di Video beraroma sop buntut,” ujarnya kepada Mattanews.co, Kamis (8/7/2021).

Dari video tersebut lanjut Gian, terlihat simbol kemarahan massa aksi terhadap Sekretaris Dewan yang mengatakan bahwa Bupati tidak hadir dan diwakilkan kepada Asisten Daerah dikarenakan aksi tersebut adalah aksi lanjutan.

“Padahal dalam aksi yang pertama, Anggota DPRD Komisi D bersedia memfasilitasi massa aksi untuk mempertemukannya dengan para pemangku kebijakan, salah satunya yaitu Bupati Ciamis, mengingat Rumah Sakit itu adalah BLUD,” ungkapnya.

Selanjutnya kata Gian, buka kembali video lengkap yang beredar di Youtube, dengan judul ‘Aksi FM2P3 ke-2, Pejabat BPJS Diusir dari Gedung DPRD Ciamis’. Dalam video itu sangat lengkap tanpa ada potongan-potongan.

“Dalam video youtube tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) mengatakan dari Pemerintah Kabupaten, Pak Bupati tidak hadir. Akan tetapi, beliau diwakilkan. Kemudian pada saat itu juga massa langsung berteriak ‘Bupatinya mana? Kemarin juga tidak ada, bupatinya harus turun! Turunkan Bupati, Mana bupatinya? Harus ada Bupati, hadirkan Bupati, Hadirkan,” paparnya.

Jadi, kata Gian, jika direview dari awal, terlihat kemarahan massa aksi terhadap Sekertaris Dewan yang menyatakan bupati tidak hadir karena tidak diundang.

Ini juga jadi pertanyaan besar, kenapa Komisi D di aksi pertama memberi kesiapan untuk menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan termasuk Bupati.

“Diaksi kedua pun Ketua Komisi D menjanjikan untuk mempertemukan kami, akan menjadwalkan pertemuan dengan Pak Bupati dan Instansi-instansi terkait, tetapi sampai sekarang bahkan sudah 2 pekan lebih kami belum mendapat surat undangan kembali dari Komisi D,” jelasnya.

Jadi, lanjut Gian, jika kami dituduh mengganggu kondusifitas Ciamis, saya nyatakan ‘Tidak’ Karena kami membawa harapan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik kedepannya.

Setelah kami merasakan prosedur pelayanan kesehatan di RSUD Ciamis yang belum efektif dan merugikan terhadap peserta BPJS dikarenakan kurang informatifnya karyawan RSUD Ciamis.

“Tidak tepat aksi kami dituduhkan mengganggu kondusifitas, maka mari kita telaah siapa yang justru mengganggu kondusifitas dan meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa tangan-tangan tidak bertanggung jawab yang menyebar potongan video asli dari aksi kami di sosial media.

“Ada yang memanfaatkan aksi ini untuk menjadi bahan gorengan. Entah demi apa dia melakukannya? politis? bisnis keresahan? Wallahu Alam,” tandasnya.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait