Reporter : Oldie
PRABUMULIH, Mattanews.co – Buntut penolakan proses relokasi, ratusan pedagang dipasar Kota Prabumulih lakukan demo. Mereka mendesak pemerintah dan pihak terkait meninjau ulang atau mengevaluasi kelayakan bangunan Pasar Tradisional Modern (PTM) II Kota Prabumulih.
Ratusan pedagang itu melakukan orasi mulai dari depan gedung PTM II dan dilanjutkan dengan berjalan kaki ke kantor DPRD Kota Prabumulih, Senin (26/11/2018).
Dalam orasinya mereka juga menuntut terkait kecilnya lapak dan kios yang disediakan di bangunan PTM II, pedagang menilai hal itu tidak sesuai dengan perjanjian pemerintah yang telah disepakati sebelumnya.
Pada awal diabangun gedung PTM II akan dimuat sekitar 700 pedagang, namun kenyataannya setelah selesai dibangun pemerintah menetapkan jumlah yang jauh melebihi kapasitas bangunan hingga 1900 pedagang.
Pedagang menilai bangunan gedung PTM II tidak mampu untuk menampung jumlah tersebut, mereka menilai hal hal itu akibat adanya dugaan jual beli lapak atau kios yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Richard Ketua Komunitas Pedagang Kota Prabumulih mengatakan, akan terus melakukan perlawanan hingga pemerintah dan pihak terkait memberikan solusi yang tepat. “Kami menolak dengan tegas agar relokasi ini ditunda, hingga ada kebijakan yang tepat untuk para pedagang,” katanya dalam orasi tersebut.
Sementara, setelah berorasi didepan kantor DPRD Kota Prabumulih, akhirnya perwakilan pedagang diterima oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih.
Ketua DPRD Kota Prabumulih Ahmad Palo dengan tegas mengatakan telah sepakat bersama pemerintah untuk menunda relokasi itu dan segera membangun tempat baru guna menampung jumlah pedagang yang mencapai 1900 lebih tersebut.
“Kami telah sepakat untuk meunda relokasi itu, dan nanti pada tahun 2019 akan dibangun tempat khusus pedagang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lokasi pembangunan itu bertempat di eks terminal pasar kota prabumulih,” katanya.
Sementara itu terkait uji kelayakan bangunan PTM II, hingga saat DPRD masih menunggu hasil tersebut. “Terkait hal itu ada pihakain yang lebih berwenang untuk mengevaluasi kelayakan tersebut. Dan tentu kami tunggu hasilnya,” tegas Palo.
Editor : Anang
