MATTANEWS.CO, OKI – Penunjukan akademisi dari Universitas Sriwijaya (Unsri) sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2025 memicu kritik. Pemerintah daerah dinilai abai terhadap potensi akademisi lokal, khususnya dari Universitas Islam OKI (UNISKI).
Meski diklaim telah melalui mekanisme yang sah, langkah Pemkab OKI ini dianggap sebagai bentuk ketidakcermatan dalam memberdayakan institusi pendidikan tinggi yang lahir dan besar di tanah sendiri.
Pemerintah Kabupaten OKI telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk proses lelang jabatan ini. Pansel terdiri dari lima orang, yakni Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM OKI, serta tiga akademisi dari Universitas Sriwijaya (Unsri).
“Bukan soal kualitas, tapi soal keberpihakan dan etika pemberdayaan lokal,” tegas Presiden Mahasiswa UNISKI, Rio Hakan Sukur, Rabu (11/6/2025).
Menurut Rio, akademisi UNISKI memiliki kapasitas dan integritas yang tidak kalah dengan para dosen, dekan maupun rektor sekalipun, termasuk dari Unsri sendiri. Bahkan, dari segi pemahaman terhadap karakter birokrasi daerah, para akademisi lokal dinilai lebih unggul.
“Akademisi lokal tahu betul dinamika internal OKI. Penilaian tidak semata soal skor angka, tapi juga kepekaan terhadap integritas dan rekam jejak kandidat yang bisa dilihat dari perspektif lokal,” jelasnya.
Lebih dari itu, keterlibatan UNISKI dalam proses strategis seperti ini seharusnya menjadi kewajiban moral dan bentuk pengakuan atas perjuangan panjang pendirian kampus tersebut yang tak lepas dari inisiatif tokoh daerah, Ishak Mekki.
“UNISKI berdiri untuk membangun kualitas sumber daya manusia OKI. Kini saatnya kampus ini tidak hanya jadi tempat mencetak lulusan, tapi juga dilibatkan dalam menentukan masa depan birokrasi OKI,” tambahnya.
Rio kembali menyakinkan dengan menyebut, kualitas lulusan UNISKI tak perlu diragukan. Banyak dari mereka telah menduduki posisi strategis di sektor publik dan swasta. Oleh karena itu, tidak ada alasan logis untuk menutup ruang partisipasi akademisi lokal dalam pansel.
“Secara etika dan kepatutan, mestinya komposisi pansel menyertakan unsur lokal. Ini bukan hanya wacana, tapi keharusan,” tandasnya.
Meski demikian, Rio menilai belum terlambat bagi Pemkab OKI untuk melakukan revisi. Proses seleksi masih direncanakan berlangsung antara Juli hingga Agustus mendatang, sehingga masih ada ruang untuk menyempurnakan komposisi pansel.
“Sekarang momentum yang tepat untuk membuka ruang dialog antara Pemda dan UNISKI. Bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal membangun birokrasi yang berintegritas dengan melibatkan potensi lokal,” pungkas Rio.
