MATTANEWS.COM, BANDUNG – Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan akan penting dan strategisnya pendidikan bagi peradaban dan daya saing bangsa.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Serikat Indonesia (DPW PSI) Furqan AMC.
Terkait sistem pendidikan di masa pandemi Covid ini, di mana siswa hanya mendapatkan pelajaran dari rumah, Furqan mengatakan dirinya banyak mendapatkan pengaduan akan kendala-kendala yang dihadapi siswa maupun wali murid.
Furqan, mengatakan kalau dirinya mendapat ratusan aduan dari orang tua terkait penahanan ijazah siswa oleh sekolah karena menunggak biaya pendidikan.
“Jumlah tunggakan siswa bervariasi, ada yang 350 ribu hingga 6 juta. Diantaranya ada SMP, MTs, MA, SMK, SMA negeri maupun swasta,” tutur Furqan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), UU Ruzanul Ulum sangat menyayangkan di masa pandemi ini masih banyak lembaga pendidikan ataupun sekolah yang tetap melakukan penahanan ijazah.
Ia mengatakan, penahanan ijazah akan menghambat pendidikan anak yang bersangkutan. Untuk itu, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat untuk melakukan tindakan tegas kepada Lembaga Pendidikan yang masih melakukan hal tersebut.
“Ini harus menjadi evaluasi, kalau perlu dipanggil ketua yayasan atau kepala sekolahnya,” ujar Uu pada Hari Pendidikan Nasional, Minggu (2/5/2021).
Di kesempatan itu, Uu mempertanyakan niat membuat lembaga pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memang tujuannya mencari keuntungan.
“Kalau memang mereka niatnya mencari keuntungan, kita evaluasi izinnya dan kalau perlu ditutup saja lembaga pendidikannya, karena sangat memberatkan masyarakat sehingga ada kecemburuan,” tegasnya.
Ia menegaskan, selain penahanan ijazah, biaya pendaftaran siswa baru saat ini masih tergolong sangat mahal hingga mencapai 10-15 juta untuk bisa masuk ke sekolah.
Hal itu diperlukan evaluasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang didapat ketika anak masuk sekolah.
“Saya berharap kepada Disdik, untuk mengevaluasi lembaga atau sekolah yang memberikan biaya pendaftaran yang sangat fantastis. Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, di satu sisi masyarakat ingin memiliki anak cerdas yang hebat, pendidikan yang normal, fasilitas yang bagus tapi disisi lain terkendala oleh biaya yang mahal,” ungkapnya.
Untuk melancarkan proses evaluasi tersebut, Uu meminta bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melapor kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengenai biaya pendidikan yang masih mahal dan memberatkan, karena pendidikan itu adalah hak seluruh masyarakat.
“Saya minta informasi kepada masyarakat yang merasa keberatan atau sekolahnya dekat tapi biayanya mahal harus lapor kepada kami. Insya Allah kami akan panggil, akan kami undang sekolahnya dan langsung kami tanya maksudnya,” tandasnya.
