102 Kursi Jabatan di Pemkab Blitar Kosong, Anggota Dewan : Jangan Ada Politik Balas Budi

  • Whatsapp
Anggota DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo (Robby / Mattanews.co)
Anggota DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo (Robby / Mattanews.co)

MATTANEWS.CO-BLITAR – Pada awal tahun 2021 ini, ada 102 jabatan yang kosong di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar Jawa Timur (Jatim). Jabatan yang kosong mulai dari kepala seksi (kasi), kepala bidang (kabid), sekretaris dinas (sekdin), kepala dinas (kadis) hingga asisten pemerintahan.

Anggota DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo menilai, kekosongan jabatan ini akan berdampak kurang maksimalnya pelayanan di lingkup Pemkab Blitar.

Bacaan Lainnya

Selain itu, pelayanan di masyarakat juga akan terganggu. Karena ada jabatan yang kosong, di mana ada pegawai purna tugas dan meninggal dunia.

“Saya meminta pada Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Blitar terpilih Rini Syarifah-Rahmat Santoso, untuk berlaku obyektif dalam memilih pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan ini,” katanya, Rabu (17/2/2021).

Menurutnya Bupati dan Wabup Blitar terpilih, dapat berkerja secara profesional untuk menentukan pegawai yang mengisi 102 kekosongan jabatan di lingkup Pemkab Blitar.

Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih, lanjutnya, harus memiliki visi misi yakni reformasi birokrasi.

“Jangan sampai ada politik balas budi saat memilih pejabat nanti, ini adalah tantangannya dalam melaksanakan visi dan misi,” katanya.

Wasis menegaskan, bahwa dalam menentukan pejabat, membutuhkan koordinasi dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), sekretaris daerah (Sekda) Inspektorat, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Ia mengkhawatirkan, jika perekrutan pejabat tidak dilakukan secara profesional, maka dapat mempengaruhi kinerjanya. Penetapan pegawai juga harus dilihat dari track record-nya selama menjadi abdi masyarakat.

Apalagi saat ini Kabupaten Blitar tengah berjuang untuk memerangi Covid-19 dan mengembalikan pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, yang lesu akibat pandemi yang berlangsung hampir setahun.

“Kekosongan jabatan ini akan terisi setidaknya 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih nanti sudah resmi dilantik oleh Mendagri,” katanya.

Hingga saat ini jadwal pelantikan kepala daerah di Jatim masih simpang siur. Diperkirakan pelantikan kepala daerah di Jatim akan dilakukan pada akhir Februari 2021.

Pelantikan Bupati dan Wabup Blitar akan dilakukan secara serentak bersama 16 daerah di Jatim lainnya.

Namun saat ini ada tiga daerah yang hasil pemilihan kepala daerah masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketiga daerah ini yakni, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait