MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Kepala Dinas Sosial Drs. Suyanto, M.M., menegaskan Pemerintah kabupaten Tulungagung telah merumuskan 5 langkah percepatan penurunan kemiskinan ektrem di Kabupaten Tulungagung.
Hal ini disampaikan usai membuka Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tulungagung bertempat di Auditorium Universitas Bhinneka PGRI setempat, Senin (21/3/2022).
“Jadi begini, sosialisasi Bimtek ini diikuti oleh teman-teman atau pilar sosial yaitu dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan di Tulungagung,” kata Pria Mantan Camat Ngantru Kabupaten Tulungagung dihadapan insan media.
“Adapun tujuan digelar Bimtek ini sebagai upaya melakukan pendataan jumlah kemiskinan ektrem berdasar keakuratan data dilapangan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, Tulungagung secara proporsi merupakan merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah kedua diantara Kabupaten maupun Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.
Namun pada beberapa tahun terakhir laju penurunan persentase penduduk miskin relatif melambat hanya sekira 1 digit. Pandemi Covid-19 mengakibatkan persentase penduduk miskin kembali meningkat.
“Iya benar, hal ini membuktikan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Tulungagung bisa dikatakan berhasil,” tambahnya.
“Kita menargetkan dalam percepatan penurunan kemiskinan ektrem tercapai 0 persen pada tahun 2024. Hal ini juga sesuai target dari Pemerintah Pusat,” sambungnya.
Pemerintah kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial lebih lanjut Suyanto menjelaskan, menurut data Bank Dunia garis kemiskinan ektrem adalah 1,9 USD Purchasing Power Parity/kapita/hari atau setara dengan Rp 358.232/kapita/bulan atau kurang. Dengan demikian digolongkan dalam kemiskinan tingkat ektrem.
Berdasarkan stratifikasi ini persentase penduduk miskin ektrem di Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah 1,43 persen atau sejumlah 14.880 jiwa.
“Meskipun kita tidak menjadi prioritas lokasi prioritas penanganan kemiskinan ektrem, namun perlu mempersiapkan diri dengan serius agar target pencapaian 0 persen kemiskinan ektrem pada 2024 nanti bisa tercapai,” terangnya.
“Berdasarkan hasil Rapat koordinasi bersama Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai Wakil Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., pada 22 Januari 2022 lalu hanya tersedia waktu efektif 2 tahun untuk mengangkat sekira 14.880 ribu jiwa penduduk keluar dari kemiskinan ektrem,” imbuhnya.
Lebih dalam Suyanto memaparkan, Pemerintah kabupaten Tulungagung telah merumuskan 5 langkah percepatan penurunan kemiskinan ektrem di kota Marmer.
1. Menjaga situasi Covid-19 tetap berada level aman untuk menghindari pembatasan sosial secara ketat dalam skala yang luas.
2. Melakukan percepatan realisasi program pada triwulan I.
3. Pengendalian inflasi dengan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga komoditas.
4. Identifikasi dan Verifikasi atas data kemiskinan ektrem oleh Dinas Sosial melalui jejaring di lapangan.
5. Penyiapan mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu.
“Kelima kajian tersebut disusun oleh Pemkab Tulungagung dari berbagai sudut pandang,” paparnya.
Menurut Suyanto, bimtek ini digelar bertujuan membangun pemahaman yang sama akan esensi pelaksanaan kegiatan demi pencapaian program yang dimaksud. Memberikan pengetahuan kriteria dan stratifikasi kemiskinan ektrem.
“Pada intinya dua hal itu sebagai tujuan digelarnya Bimtek ini,” ujarnya.
“Selain itu merupakan hal penting yaitu mengusahakan keseragaman metodologi dalam pelaksanaan verifikasi sasaran dan mencegah potensi deviasi dari tujuan yang diinginkan,” pungkasnya.
