MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Di lantai enam Hotel Raffles Jakarta, langit biru terlihat melalui jendela kaca. Tapi di dalam ruangan ber-AC yang dingin, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, duduk tegak.
Matanya menyapu deretan peserta The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME).
Ia bukan dokter, bukan juga akademisi, bukan pula seorang menteri.
Tapi ia hadir sebagai suara dari daerah yang masih berjuang melawan ketimpangan layanan kesehatan.
“Kami bukan sekadar membicarakan kebijakan di atas kertas,” ucapnya, suaranya tenang namun penuh keyakinan.
“Namun, kami berbicara tentang nyawa. Tentang ibu yang melahirkan tanpa bidan terlatih, tentang anak-anak yang harus berjalan puluhan kilometer untuk sampai ke puskesmas,” ujar Fransiskus Diaan yang akrab dipanggil Sis kepada wartawan Mattanews.co.
Konferensi yang digelar pada Rabu, 27 Agustus 2025 ini, lanjutnya, bukan sekadar acara seremonial.
Ini adalah upaya kolektif untuk menjawab satu pertanyaan mendesak bagaimana menutup jurang ketimpangan tenaga medis spesialis di Indonesia?
Tema besar yang diusung Aligning Standards, Strengthening Systems, Empowering Future Specialists terasa seperti mantra yang diucapkan berulang-ulang, seolah ingin mewujudkan harapan yang masih abstrak.
Tapi bagi Sis, ini bukan lagi soal abstraksi. Ini soal realitas pahit yang dihadapi setiap hari oleh warganya.
Bang Sis dan Visi Pemerataan Layanan Kesehatan di daerah terpencil Kapuas Hulu, salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Barat, adalah gambaran nyata dari ketimpangan layanan kesehatan.
Disini, dokter spesialis bisa dihitung dengan jari. Rumah sakit daerah hanya mengandalkan tenaga umum.
Sementara untuk konsultasi dengan cardiologist atau neurologist, warga harus menempuh perjalanan berjam-jam ke Pontianak jika mereka punya biaya.
“Kami tidak ingin terus-terusan bergantung pada kota besar,” ujar Fransiskus Diaan.
“Kami ingin membangun sistem yang mandiri, yang mampu melayani masyarakat dengan layanan kesehatan berkualitas tanpa harus pergi jauh,” tambah Bang Sis.
Itulah mengapa kehadirannya dalam konferensi ini begitu penting. Dia hadir bukan sebagai penggembira, melainkan sebagai mitra strategis yang punya komitmen nyata.
Bersama perwakilan Kementerian Kesehatan dan sejumlah mitra internasional seperti ACGME International, SingHealth, dan JCST, ia duduk bersama, mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk memperkuat Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
“Kita sering terjebak dalam wacana. Tapi sekarang, saatnya bertindak. Daerah tidak bisa hanya menunggu. Kami harus terlibat aktif,” ujarnya.
Konferensi ini tidak hanya menghasilkan pidato-pidato motivasi. Setidaknya, empat output strategis dihasilkan, yaitu tentang Dokumen Rekomendasi Strategis, yang berisi rumusan kebijakan, langkah implementasi, dan strategi penguatan PPDS yang dihasilkan dari sesi pleno, panel diskusi, dan kesepakatan bersama (MoU), Rekomendasi, yang diharapkan dapat menjadi acuan nasional dalam pengembangan standar dan sistem pendidikan dokter spesialis, Penguatan Jejaring Kolaborasi Nasional dan Internasional, Terbentuknya kerja sama antara RSPPU, Kementerian Kesehatan, rumah sakit pendidikan, fakultas kedokteran, lembaga akreditasi, dan mitra internasional. Kolaborasi ini mencakup penelitian, pertukaran narasumber, pelatihan, dan pendampingan mutu, Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Peserta PPDS, Melalui sesi Developing & Empowering Clinical Educators, peserta mendapatkan wawasan praktis dalam penguatan peran pendidik klinis dan metode pembelajaran, Dokumen Kesepakatan Bersama (MoU), Penandatanganan MoU antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, RSUD/RSUP, dan Kementerian Kesehatan untuk pemerataan layanan kesehatan.
Tapi, di balik segala keseriusan ini, ada ironi yang tak terucapkan. Konferensi digelar di hotel mewah, dengan peserta bersafar rapi, sementara di luar sana, di pelosok Kapuas Hulu, seorang ibu berjuang melahirkan tanpa bantuan tenaga medis yang memadai.
Apakah dokumen rekomendasi yang tebal itu akan sampai ke tangannya? Apakah MoU yang ditandatangani dengan khidmat akan mengubah nasibnya?
Inilah yang membuat konferensi semacam ini kerap dianggap sebagai “gugus tugas sunyi” bekerja tanpa sorak-sorai, tanpa panggung politik, tanpa janji-janji manis.
Mereka bergerak pelan, tapi punya tujuan besar memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun mereka berada, punya akses ke layanan kesehatan yang berkualitas.
Fransiskus Diaan mungkin hanya satu dari banyak pemangku kepentingan yang hadir. Tapi bagi warga Kapuas Hulu, ia adalah simbol harapan. Ia adalah bukti bahwa ada yang masih peduli dengan nasib mereka.
Konferensi PGME 2025 mungkin sudah berakhir. Tapi pekerjaan rumahnya masih panjang. Dokumen rekomendasi harus diimplementasikan, MoU harus dieksekusi, dan kolaborasi harus dibangun secara berkelanjutan.
Bagi Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, perjalanan masih jauh. Tapi ia yakin, dengan sinergi lintas kementerian dan komitmen bersama.
Indonesia suatu hari nanti akan mampu menyediakan tenaga medis spesialis yang merata tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di pelosok seperti Kapuas Hulu.
“Kami tidak meminta keajaiban. Kami hanya meminta kesempatan yang sama,” tukasnya.
Mungkin, itulah yang sedang diperjuangkannya sebuah kesempatan untuk hidup yang lebih sehat, lebih layak dan lebih adil.
