MATTANEWS.CO, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersiap menghadapi tahun anggaran 2026 dengan ruang fiskal yang makin sempit. Pemerintah pusat memangkas Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp241 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Meski begitu, Bupati OKI Muchendi Mahzareki memastikan pelayanan publik harus tetap berjalan tanpa mengurangi pelayanan dasar masyarakat,
“Pendapatan daerah bakal berkurang cukup besar, terutama dari . Tapi pelayanan dasar untuk rakyat tidak boleh ikut menyusut,” kata Muchendi dalam pidato Hari Jadi ke-80 Kabupaten OKI, Sabtu, (11/25).
Pengurangan transfer pusat ke OKI mencerminkan tren nasional yang menuntut pemerintah daerah lebih mandiri secara fiskal. Pemerintah daerah yang sebelumnya bergantung pada dana pusat kini dituntut mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja.
Muchendi menyadari tantangan itu. Ia menyebut kolaborasi antarlevel pemerintahan dan sektor swasta menjadi kunci untuk mempertahankan jalannya program prioritas.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan provinsi, pusat, legislatif, dan masyarakat mutlak diperlukan,” katanya.
Meski fiskal menurun, Pemerintah Kabupaten OKI bertekad menjaga irama pembangunan. Dalam situasi serba terbatas, efisiensi kini bukan pilihan melainkan keharusan.
Kementerian Keuangan menetapkan alokasi TKD untuk OKI pada 2026 sebesar Rp1,908 triliun, turun dari Rp2,150 triliun pada 2025. Pemangkasan ini bagian dari kebijakan nasional yang menyesuaikan transfer ke daerah berdasarkan realisasi belanja, kebutuhan fiskal, serta evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) OKI, Farlidena Burniat, mengatakan pemangkasan dana itu otomatis memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas.
Karena itu, sambung dia, Pemkab OKI segera melakukan rasionalisasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Bupati sudah memanggil seluruh kepala OPD. Kita sedang menghitung ulang kebutuhan belanja agar anggaran tetap realistis. Pendapatan asli terbatas, begitu juga arah kebijakan harus selektif,” jelasnya.
Data DPKAD menunjukkan, pos belanja terbesar Pemkab OKI masih didominasi oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sementara itu, ruang belanja yang tidak langsung bersentuhan dengan publik diproyeksikan menjadi sasaran utama efisiensi.
Farlidena Burniat atau lebih dikenal dengan panggilan Abur ini juga menegaskan arah kebijakan tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Visi-misi kepala daerah tetap menjadi prioritas. Hak pegawai tidak boleh terganggu. Efisiensi diarahkan pada pos yang tidak menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengingatkan agar kepala daerah berhati-hati dalam memangkas anggaran.
“Bukan efisiensinya yang harus didengungkan, tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Pilah mana belanja yang perlu dan tidak perlu,” kata Deru.
Menurut Deru, setiap kepala daerah menghadapi tantangan fiskal yang berbeda.
“Sekarang tekanannya lebih besar. Karena itu, kepala daerah harus kuat di perencanaan dan konsisten pada janji politiknya,” tandasnya.
