MATTANEWS.CO, JAMBI – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, mengikuti kegiatan Pengarahan Pelaksanaan Uji Kompetensi (UKOM) Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum secara virtual, Senin (11/05/2026).
Kegiatan tersebut diikuti jajaran perancang peraturan perundang-undangan dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan UKOM bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, bersama Kepala Divisi P3H Dina Rasmalita dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan dari ruang kerja Kadiv P3H.
Dalam pengarahan tersebut, Ditjen PP memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme pelaksanaan ujian, materi kompetensi, hingga standar penilaian yang akan diterapkan dalam proses UKOM.
Ditjen PP menegaskan bahwa uji kompetensi menjadi instrumen penting dalam menjaga profesionalisme serta kualitas perancang peraturan perundang-undangan agar mampu menghasilkan produk hukum yang harmonis, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat maupun perkembangan regulasi nasional.
Kadiv P3H Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, mengatakan kegiatan pengarahan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan para perancang agar mampu mengikuti seluruh tahapan UKOM secara optimal.
“Uji kompetensi bukan hanya sebagai persyaratan administratif, namun juga menjadi bagian dari penguatan kapasitas dan profesionalitas perancang dalam mendukung pembentukan regulasi yang berkualitas,” ujar Dina Rasmalita.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, turut memberikan dukungan kepada seluruh jajaran perancang agar mengikuti proses uji kompetensi dengan serius dan penuh tanggung jawab.
Menurut Jonson, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas layanan hukum serta pembentukan regulasi yang adaptif dan profesional di daerah.
“Kualitas regulasi sangat ditentukan oleh kompetensi SDM perancang. Karena itu, penguatan kapasitas harus terus dilakukan agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Jonson Siagian.
Kegiatan berlangsung lancar dan interaktif. Para peserta juga diberikan kesempatan berdiskusi dan menyampaikan berbagai pertanyaan terkait teknis pelaksanaan uji kompetensi yang akan digelar dalam waktu dekat.
