MATTANEWS.CO, PANGANDARAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Pangandaran membeberkan hasil investigasi lapangan, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana pembangunan Masjid Mutiara Sunnah, Sabtu (11/07/2026).
Investigasi dilakukan bersama sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui observasi lapangan, in-depth interview, serta penggalian informasi dari berbagai sumber di wilayah sekitar.
Wakil LBH Ansor Pangandaran, Wifki Mubarok, menernagkan hasil investigasi tersebut mengungkap sejumlah informasi yang dinilai serius dan tidak boleh diabaikan.
Ia mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pengelolaan dana pembangunan masjid agar polemik yang berkembang di tengah masyarakat tidak terus berlarut.
“Kami menemukan berbagai informasi dari masyarakat yang mengarah pada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pembangunan masjid. Aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam. Semua temuan ini harus diusut secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh kepastian,” tegas Wifki.
Menurutnya, masyarakat di sekitar lokasi memberikan dukungan penuh kepada LBH Ansor untuk mengawal pengungkapan kasus tersebut. Warga menginginkan adanya transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan mengenai penggunaan dana yang dihimpun dari para donatur untuk pembangunan rumah ibadah.
Dalam investigasinya, LBH Ansor memperoleh keterangan dari seorang tokoh agama yang meminta identitasnya dirahasiakan. Narasumber tersebut menyebut adanya pembagian amplop berisi uang kepada sejumlah warga dengan alasan sebagai infak atau sedekah pribadi.
Namun berdasarkan informasi yang diterima tim investigasi, muncul dugaan bahwa dana tersebut berasal dari donasi publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masjid. Informasi itu dinilai perlu didalami lebih lanjut melalui audit dan penyelidikan oleh aparat berwenang.
“Kami meminta dilakukan audit secara menyeluruh terhadap seluruh arus masuk dan keluar dana pembangunan. Jangan sampai dana yang dipercayakan masyarakat digunakan di luar peruntukannya,” ujar Wifki.
LBH Ansor juga menerima keterangan dari seorang tokoh agama asal Kedungwuluh yang menyebut adanya dugaan pendekatan kepada sebagian warga melalui pemberian sejumlah uang. Berdasarkan keterangan tersebut, sasaran pendekatan diduga merupakan kelompok masyarakat yang selama ini menyampaikan penolakan atau kritik terhadap aktivitas Mutiara Sunnah.
Selain itu, tim investigasi mengaku memperoleh informasi dari tokoh masyarakat mengenai dugaan adanya aliran dana kepada oknum di lingkungan pemerintah desa. Informasi tersebut, menurut Wifki, perlu ditelusuri secara profesional untuk memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan dalam pengelolaan dana.
“Kami meminta aparat membuka seluruh fakta secara terang-benderang. Jangan ada pihak yang kebal hukum apabila memang ditemukan pelanggaran,” katanya.
Temuan lain yang turut menjadi perhatian LBH Ansor adalah dugaan adanya pola mobilisasi masyarakat melalui ajakan datang ke kantor Mutiara Sunnah dengan iming-iming bantuan dana dalam jumlah tertentu. Menurut Wifki, pola tersebut patut menjadi bagian dari penyelidikan agar tidak menimbulkan keresahan dan dugaan adanya upaya memengaruhi sikap masyarakat.
Wifki menegaskan, langkah LBH Ansor semata-mata bertujuan mendorong penegakan hukum, menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat, serta memastikan setiap rupiah donasi digunakan sesuai amanah para donatur.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana pembangunan masjid dikelola. Kami mendesak aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret agar seluruh dugaan yang berkembang dapat diuji secara terbuka melalui proses hukum,” pungkasnya.
