MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi memperkuat dukungan terhadap pembentukan produk hukum daerah melalui pengharmonisasian dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Merangin, Kamis (10/9/2026).
Dua rancangan regulasi tersebut berkaitan dengan pemberian insentif dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani Bangko serta Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029.
Rapat pengharmonisasian berlangsung di Ruang Rapat Harmonisasi (1), Gedung Utama Lantai 2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut permohonan Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Nomor 188.342/120/HK/2026 tanggal 7 September 2026.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, hadir bersama jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan juga melibatkan perwakilan Pemerintah Kabupaten Merangin dan perangkat daerah terkait.
Dua Ranperbup yang dibahas masing-masing mengatur tentang Pemberian Insentif Dokter Spesialis pada RSUD Kolonel Abundjani Bangko Kabupaten Merangin dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029.
Dalam proses harmonisasi, tim melakukan pencermatan terhadap substansi pengaturan, aspek kewenangan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Tahapan ini penting untuk memastikan rancangan regulasi daerah tetap selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pembahasan juga diarahkan pada penyelarasan muatan pengaturan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemberian insentif bagi dokter spesialis dan perencanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten Merangin.
Harmonisasi menjadi salah satu tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Selain memastikan aspek formal dan teknis penyusunan terpenuhi, proses tersebut diharapkan menghasilkan regulasi yang dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan daerah.
Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Jambi terus memberikan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta memberikan kepastian hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
