MATTANEWS.CO, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo mendorong pembangunan Flyover (FO) Gedangan menggunakan enam jalur di bawah jembatan layang. Opsi tersebut disiapkan sebagai solusi kemacetan jangka panjang dengan mempertimbangkan kapasitas lalu lintas hingga 30 tahun mendatang.
Pembahasan desain FO Gedangan mengemuka dalam rapat rencana pembangunan yang digelar di Ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, Selasa (22/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Jawa Timur-Bali, pihak yang menangani proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL), serta PDAM Surabaya yang jalur pipa distribusi airnya terdampak pembangunan flyover.
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo Bahrul Amig. Dalam rapat tersebut, Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Jawa Timur yang mewakili BBPJN Wilayah V Jawa Timur-Bali diminta memaparkan penyesuaian Detail Engineering Design (DED) FO Gedangan.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo Mahmud mengatakan, Pemkab Sidoarjo mendorong opsi enam jalur dua arah.
Enam jalur tersebut dibagi menjadi tiga jalur di sisi timur untuk arus dari Surabaya menuju Sidoarjo dan tiga jalur di sisi barat untuk arus dari Sidoarjo menuju Surabaya.
Menurut Mahmud, opsi tersebut mempertimbangkan proyeksi kepadatan lalu lintas dalam jangka panjang. Dengan enam jalur, titik jenuh lalu lintas diperkirakan baru tercapai sekitar 30 tahun. Sementara jika hanya dibangun empat jalur, titik jenuhnya diperkirakan sekitar 15 tahun.
“Pertimbangannya nanti kemacetannya. Kalau 6 jalur itu di titik jenuhnya kita hitungnya 30 tahun. Tapi kalau 4 jalur, maka titik jenuhnya nanti di 15 tahun,” ungkap Mahmud.
Pemkab Sidoarjo juga mempertimbangkan kebutuhan pembebasan lahan di masa mendatang. Pembangunan enam jalur dinilai dapat mengantisipasi kebutuhan pelebaran jalan sehingga pembebasan lahan tidak perlu dilakukan kembali ketika kapasitas jalan sudah tidak mencukupi.
“Mending kita ukur sampai dengan 30 tahun. Jadi jangka panjangnya supaya tidak ada lagi pembebasan lahan kanan kirinya karena pasti lebih sulit ke depannya nanti, mending sekarang daripada dilakukan pembebasannya nanti,” ucapnya.
Namun, rencana enam jalur tersebut masih perlu diselaraskan dengan kebutuhan lahan milik PT KAI. Hal ini berkaitan dengan rencana pembangunan jalur ganda kereta api yang ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 dalam proyek SRRL.
Mahmud mengatakan, kebutuhan lahan untuk kedua proyek tersebut perlu dihitung sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan pada tahap pembangunan berikutnya.
“Ya kendalanya ini. Hanya itu saja. Ini kebetulan KAI belum bisa hadir, maka kami akan koordinasi lebih lanjut,” ucapnya.
Satker P2JN Jatim Indi Sasongko mengatakan, penyelesaian DED FO Gedangan masih membutuhkan kesepahaman seluruh pihak, terutama dengan PT KAI sebagai pemilik lahan yang juga akan mengembangkan proyek SRRL.
“Hasil rapat kita masih butuh kesepahaman dengan pihak Kereta Api terkait lahan-lahan yang dibutuhkan. Mau menggunakan enam jalur per masing-masing sisi tiga atau dua jalur di masing-masing sisi. Tapi, dari Pemkab berharap tiga jalur per masing-masing sisi di bawah flyover,” ujarnya.
Indi menjelaskan, secara teknis enam jalur dinilai lebih ideal untuk mengakomodasi pergerakan kendaraan di kawasan Gedangan.
Tiga jalur dari arah Surabaya menuju Sidoarjo nantinya dapat melayani kendaraan yang berbelok ke kiri menuju Sedati, berbelok kanan ke arah Sukodono, maupun melaju lurus menuju Sidoarjo.
“Kalau empat jalur dengan masing-masing sisinya dua jalur artinya lahan Kereta Api yang terdampak memang lebih sedikit. Tapi, memang secara lalu lintas itu memang lebih ideal kita menggunakan enam jalur. Enam jalur itu maksudnya masing-masing tiga jalur,” ujarnya.
Meski demikian, keputusan akhir mengenai jumlah jalur dan kebutuhan lahan masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama PT KAI.
Penyesuaian desain FO Gedangan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas sekaligus rencana pengembangan jalur kereta api di kawasan tersebut.
