MATTANEWS.CO, MALANG – Kualitas pelayanan Trans Jatim Koridor 2 di kawasan Malang Raya kembali menjadi sorotan. Forum Independen Pengawas Transportasi (FIPT) mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi akses layanan di Terminal Arjosari, kelayakan halte, serta kepastian waktu kedatangan bus.
Sekretaris Jenderal FIPT, Roni Agustinus, menilai sejumlah aspek operasional tersebut membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, keberhasilan transportasi publik tidak cukup diukur dari ketersediaan armada dan jalur pelayanan, tetapi juga dari kemudahan akses, keselamatan, kenyamanan, serta kepastian layanan yang masyarakat rasakan.
Berdasarkan pemantauan lapangan, FIPT menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar operasional Trans Jatim Koridor 2 benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Karena itu, Roni meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga memverifikasi kondisi aktual di titik-titik pelayanan.
FIPT menilai Terminal Arjosari memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas transportasi di Malang Raya. Sebagai simpul perpindahan penumpang, terminal ini semestinya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melanjutkan perjalanan menggunakan bus antarkota, angkutan kota, maupun Trans Jatim.
Roni menegaskan, operasional Trans Jatim di dalam kawasan terminal menjadi bagian penting dari integrasi antarmoda. Tanpa akses yang memadai, penumpang berpotensi menghadapi kesulitan saat berpindah kendaraan, bahkan harus berjalan ke luar terminal untuk melanjutkan perjalanan.
“Layanan transportasi publik harus memudahkan masyarakat, bukan justru menambah kesulitan saat berpindah moda. Karena itu, kepastian pelayanan Trans Jatim di dalam Terminal Arjosari perlu mendapat perhatian serius, terutama dari sisi keselamatan dan kenyamanan penumpang,” tegas Roni.
Ia berpandangan, integrasi antarmoda yang efektif akan memperkuat daya tarik angkutan umum. Selain mempersingkat proses perpindahan penumpang, sistem yang terhubung dengan baik juga dapat mendorong masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Selain akses terminal, FIPT menyoroti kelayakan fasilitas halte di sepanjang jalur Koridor 2. Roni menyebut sejumlah aspek pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama ketersediaan tempat berteduh, informasi perjalanan, serta fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Menurutnya, halte bukan sekadar tempat menunggu bus. Fasilitas tersebut harus mampu memberikan perlindungan dari panas dan hujan sekaligus menyediakan informasi yang membantu penumpang merencanakan perjalanan.
“Penumpang membutuhkan halte yang layak, informasi jadwal yang jelas, serta akses yang memperhatikan kelompok rentan. Pemerintah dan operator perlu memastikan seluruh fasilitas tersebut mendukung pelayanan transportasi yang aman dan nyaman,” ujarnya.
FIPT juga mencermati persoalan headway atau interval kedatangan bus yang belum konsisten. Kepadatan lalu lintas dapat memengaruhi waktu tempuh armada sehingga penumpang kesulitan memperkirakan waktu tunggu.
Situasi tersebut berpotensi meningkatkan penumpukan penumpang pada jam sibuk. Oleh sebab itu, FIPT mendorong evaluasi pola operasional, pengaturan perjalanan, dan penyediaan informasi jadwal yang lebih akurat agar masyarakat memperoleh kepastian layanan.
Di samping pembenahan infrastruktur dan operasional, FIPT meminta pemerintah memperjelas skema integrasi Trans Jatim dengan angkutan kota. Langkah ini penting untuk menjaga keberlangsungan angkutan lokal sekaligus membangun sistem transportasi yang saling mendukung.
Roni mengusulkan pembagian fungsi yang lebih terarah. Dalam skema tersebut, Trans Jatim berperan sebagai angkutan utama atau trunk, sedangkan angkutan kota menjalankan fungsi sebagai angkutan pengumpan atau feeder yang menghubungkan penumpang dengan koridor utama.
“Jangan sampai pengembangan transportasi publik justru mengorbankan pihak lain. Pemerintah perlu merangkul pengemudi angkot melalui skema integrasi yang jelas, sehingga Trans Jatim dan angkutan lokal dapat saling melengkapi,” kata Roni.
Menurutnya, kebijakan integrasi harus disertai perencanaan rute, mekanisme operasional, serta pola kerja sama yang terukur. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dapat menikmati akses perjalanan yang lebih luas, sementara pengemudi angkot tetap memiliki peluang untuk berperan dalam sistem transportasi Malang Raya.
Menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, FIPT mendesak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan Trans Jatim Koridor 2. Terminal Arjosari dan sejumlah titik halte di Malang Raya menjadi lokasi yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi tersebut.
Roni menilai, inspeksi lapangan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kendala operasional. Melalui kunjungan langsung, pejabat berwenang juga dapat mendengar masukan penumpang, pengemudi angkot, serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi publik.
“Kami meminta Kadishub Provinsi Jawa Timur turun langsung melihat kondisi sebenarnya, bukan hanya menerima laporan di atas kertas. Langkah ini penting untuk memvalidasi persoalan di lapangan, menyerap aspirasi masyarakat dan pengemudi angkot, serta memastikan Standar Pelayanan Minimum benar-benar berjalan,” tandasnya.
FIPT berharap desakan tersebut mendorong evaluasi yang berujung pada perbaikan nyata. Pembenahan akses Terminal Arjosari, peningkatan kelayakan halte, kepastian jadwal bus, dan integrasi dengan angkutan lokal menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat tindak lanjut.
Bagi FIPT, transportasi publik yang berkualitas harus menempatkan kebutuhan penumpang sebagai prioritas. Karena itu, evaluasi Trans Jatim Koridor 2 perlu menghasilkan pelayanan yang lebih terukur, terintegrasi, dan mampu memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat Malang Raya.
