MATTANEWS.CO, MALANG – Pemerintah Kota Malang mulai mematangkan arah belanja daerah untuk tahun anggaran 2027. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (27/10/2026).
Dokumen tersebut menjadi pijakan awal pembahasan anggaran bersama legislatif. Wahyu menjelaskan, penyusunan RAPBD masih mengacu pada kesepakatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Karena pembahasan belum selesai, pemerintah membuka ruang penyesuaian terhadap sejumlah komponen anggaran. Proses tersebut akan melibatkan panitia khusus (pansus) DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Badan Anggaran (Banggar).
“Adapun nanti penyesuaiannya akan dibahas dalam rapat pembahasan antara Pansus APBD 2027 di DPRD dengan OPD-OPD, TAPD ataupun nanti dengan Banggar,” jelas Wahyu.
DPRD Kawal Arah Belanja Daerah
Di sisi legislatif, DPRD Kota Malang menempatkan ketepatan alokasi anggaran sebagai perhatian utama. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhitta, menegaskan bahwa RAPBD harus mampu menerjemahkan prioritas pembangunan menjadi program yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.
DPRD juga menyoroti tiga agenda utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Ketiganya menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.
Amithya menyebut pemerintah perlu memastikan target dalam KUA-PPAS benar-benar tercapai. Ia menyoroti sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 3,24 persen.
“Hal paling mendasar yang perlu kita perhatikan bersama adalah bagaimana mewujudkan (deliver) capaian yang telah ditargetkan dalam KUA-PPAS. Kita menaruh perhatian besar pada pertumbuhan di berbagai sektor, penurunan TPT, peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 6 persen, serta upaya penekanan angka kemiskinan hingga menyentuh angka 3,24 persen,” ujar Amithya seusai pembahasan agenda dewan.
Perhitungan Pembiayaan Harus Cermat
Selain mengejar indikator pembangunan, DPRD meminta pemerintah menghitung kebutuhan pembiayaan secara cermat. Perhatian ini terutama menyangkut program strategis nasional yang memerlukan dana pendamping dari APBD.
Salah satu program yang menjadi sorotan ialah Local Service Delivery Project (LSDP). Skema penggantian dana (reimbursement) mengharuskan pemerintah daerah memperhitungkan kebutuhan kas sebelum menerima pengembalian dana dari pemerintah pusat.
Karena itu, Amithya menekankan pentingnya disiplin fiskal dan perencanaan arus kas. Perhitungan yang matang dapat membantu pemerintah menjaga kelancaran program tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
DPRD Minta Data Ketenagakerjaan Lebih Akurat
DPRD juga mendorong pemerintah memperbaiki pemetaan ketenagakerjaan. Data yang lengkap diperlukan agar kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisi pasar kerja dan kebutuhan warga.
Menurut Amithya, perkembangan dunia kerja kini semakin beragam. Pekerja informal, pelaku industri kreatif, serta tenaga kerja dengan pola Work from Anywhere (WFA) perlu masuk dalam pendataan pemerintah.
Pemetaan tersebut juga harus mencakup kontribusi perusahaan nasional dan asing terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui peluang kerja yang tersedia sekaligus mengidentifikasi warga yang belum terserap pasar kerja.
“Kami telah mengimbau dinas pengampu untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh. Kita perlu data yang presisi mengenai keberadaan perusahaan di Kota Malang dan sejauh mana kontribusinya terhadap penyerapan putra daerah. Selain itu, potensi pekerjaan modern seperti WFA yang belum terdeteksi juga perlu dipetakan agar pemerintah daerah mengetahui secara rinci persentase warga Malang yang belum terakomodasi di pasar kerja,” lanjutnya.
Investasi Perlu Membuka Lapangan Kerja
Amithya menilai iklim investasi yang kondusif perlu berjalan beriringan dengan penguatan usaha lokal dan penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dari angka, tetapi juga perlu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu menghubungkan kebijakan anggaran dengan kebutuhan tenaga kerja dan peluang usaha. Langkah tersebut dapat membantu memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Melalui pembahasan RAPBD 2027, DPRD ingin memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas dan perhitungan yang realistis. Pengawasan terhadap anggaran dan pembenahan data pembangunan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, menekan kemiskinan, serta mengurangi pengangguran di Kota Malang.
