MATTANEWS.CO, MUARA ENIM – Anggota DPR RI Komisi XI, H. Wahyu Sanjaya, SE., M.M., berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan keuangan daerah, khususnya terkait defisit anggaran akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan reses di Kabupaten Muara Enim, didampingi Plt Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si.
Wahyu mengatakan, kondisi keuangan daerah yang terjadi saat ini dipengaruhi berbagai faktor sehingga belum dapat dipastikan kapan akan kembali membaik. Karena itu, diperlukan upaya bersama serta penyelesaian dari pemerintah pusat agar persoalan tersebut tidak terus berdampak terhadap keuangan daerah.
“Kita sama-sama berdoa, karena tidak bisa memastikan kondisi ini sampai kapan. Kita juga melihat ada banyak faktor yang memengaruhi masalah keuangan daerah ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan defisit anggaran juga berkaitan dengan penerimaan negara, termasuk sektor pajak yang hingga kini masih terus diupayakan. Di sisi lain, kondisi perekonomian global turut memberikan tekanan terhadap kemampuan keuangan negara.
Menurutnya, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kenaikan harga minyak mentah dunia. Setiap kenaikan 1 dolar AS per barel disebut berdampak terhadap tambahan beban APBN sebesar Rp6,34 triliun.
“Kalau minyak mentah naik sampai 100 dolar AS per barel, maka APBN akan terbebani sekitar Rp600 triliun. Karena itulah banyak faktor yang memengaruhi kondisi keuangan kita saat ini,” jelasnya.
Wahyu berharap berbagai faktor yang membebani keuangan negara tersebut dapat segera teratasi sehingga kondisi fiskal nasional semakin membaik. Dengan demikian, pemerintah pusat diharapkan dapat segera merealisasikan transfer ke daerah yang masih menjadi persoalan dan menyebabkan terjadinya defisit anggaran.
“Kita mohon maaf, mudah-mudahan kondisi ini semakin membaik, sehingga transfer pemerintah pusat ke daerah yang menyebabkan defisit bisa segera ditutupi dan kekurangan pembayaran dari pemerintah pusat bisa segera direalisasikan,” harapnya.
Ia berharap realisasi kewajiban pembayaran dan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah dapat segera dilakukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih baik dalam menjalankan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
