MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Menghadapi potensi cuaca ekstrem dan meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memperkuat kesiapsiagaan lintas instansi. Seluruh personel, peralatan, hingga mekanisme koordinasi diminta dalam kondisi siap untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana.
Komitmen tersebut ditegaskan Plt Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., saat memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Tulungagung Tahun 2026/2027 di halaman Mapolres Tulungagung, Polda Jawa Timur, Kamis (5/11/2026).
Dalam amanatnya, Ahmad Baharudin mengingatkan bahwa dinamika cuaca saat ini menunjukkan peningkatan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Ancaman tersebut meliputi hujan ekstrem, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Tulungagung yang beragam membutuhkan perhatian khusus. Mulai dari kawasan dataran rendah, aliran sungai besar, hingga wilayah perbukitan dan pegunungan memiliki tingkat kerawanan bencana yang berbeda.
Berdasarkan data kejadian bencana sepanjang 2026 hingga 4 November, Kabupaten Tulungagung mencatat satu kejadian banjir, lima tanah longsor, satu rumah roboh, 15 pohon tumbang, 17 kejadian angin kencang, serta 24 kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Meski berbagai kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, dampaknya tetap berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Karena itu, dibutuhkan langkah strategis yang komprehensif, responsif, dan berkesinambungan untuk mencegah sekaligus menanggulangi berbagai potensi bencana,” tegas Ahmad Baharudin.
Ia juga menyoroti prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait musim hujan 2026/2027 yang diperkirakan datang lebih lambat dari kondisi normal. Situasi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi berkaitan dengan dinamika cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur.
Ahmad menegaskan, pemerintah bersama seluruh unsur terkait harus hadir memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Penanganan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada respons setelah kejadian, tetapi harus mengutamakan kesiapsiagaan dan upaya meminimalkan risiko sejak dini.
“Tidak boleh ada korban akibat bencana. Seluruh pihak harus bekerja sama, hadir di tengah-tengah masyarakat, serta bersinergi dan berkolaborasi demi menjalankan tugas kemanusiaan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh personel agar tidak meremehkan potensi ancaman bencana. Kesiapan harus dibangun sejak awal melalui perencanaan, pemetaan, ketersediaan sarana prasarana, serta koordinasi yang efektif.
Menurutnya, apel gelar pasukan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memastikan kesiapan nyata seluruh personel, peralatan, sarana prasarana, dan mekanisme koordinasi dalam menghadapi situasi darurat.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Plt Bupati memberikan tiga instruksi utama kepada seluruh jajaran.
Pertama, melakukan pemetaan bersama para pemangku kepentingan terhadap wilayah-wilayah yang rawan bencana alam, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara terarah.
Kedua, memperkuat koordinasi dan jalur komunikasi antarlembaga serta membentuk posko kesiapsiagaan. Dengan demikian, setiap laporan kejadian dapat segera ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Ketiga, memastikan seluruh personel berada dalam kondisi prima serta dilengkapi alat pelindung diri (APD) sesuai kebutuhan. Keselamatan petugas, menurutnya, sama pentingnya dengan keselamatan masyarakat yang harus dilindungi.
Apel tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tulungagung, BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Tagana, Polisi Kehutanan (Polhut), Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran (Damkar), serta unsur terkait lainnya.
Melalui apel kesiapsiagaan ini, Pemkab Tulungagung berharap seluruh unsur penanggulangan bencana semakin solid dan siap bergerak ketika dibutuhkan. Dengan penguatan sinergi, pemetaan risiko, serta kesiapan personel dan peralatan, potensi dampak bencana hidrometeorologi diharapkan dapat ditekan demi melindungi keselamatan masyarakat di Bumi Gayatri.
