MATTANEWS.CO, MUBA – Penataan aktivitas sumur minyak masyarakat di kawasan Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, terus diperkuat melalui sinergi kepolisian, pemerintah daerah, TNI, SKK Migas, dan Pertamina.
Upaya tersebut ditandai dengan inspeksi dan pengecekan langsung ke lokasi oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Santana, S.I.K., M.T.C.P., bersama perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang, serta perwakilan Pertamina, Rabu (11/11/2026).
Kapolda Sumsel menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah teknik pertambangan yang baik.
Kawasan Hindoli sebelumnya menjadi perhatian pemerintah karena terdapat ribuan sumur minyak masyarakat yang aktivitasnya belum seluruhnya menerapkan standar pengelolaan dan keselamatan kerja.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, persoalan sosial, hingga gangguan keamanan.
Penataan kawasan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, Kapolda menyebut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 sebagai salah satu landasan dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke depan, pengelolaan kawasan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih terorganisasi dengan melibatkan koperasi yang dipercaya pemerintah daerah.
“Harapan kita, kawasan ini bisa ditata dengan lebih baik. Semua pihak harus memiliki kesamaan persepsi dan semangat untuk memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai prosedur serta kaidah pertambangan yang berlaku,” ungkap Rony.
Ia juga berharap penataan kawasan Hindoli dapat menjadi percontohan bagi pengelolaan sumur minyak masyarakat di wilayah lain, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin dan daerah yang memiliki kondisi serupa.
Salah satu poin penting dalam penataan tersebut adalah pemberdayaan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah bersama pihak terkait telah menyepakati bahwa pemilik sumur yang berasal dari luar Muba tetap harus mengutamakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja di lapangan.
Kebijakan ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muba.
Aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat. Salah satu penekanan dalam inspeksi tersebut adalah larangan melakukan aktivitas pekerjaan pada malam hari.
Ketentuan itu berkaitan dengan upaya meminimalkan risiko kecelakaan kerja, termasuk potensi bahaya gas yang dapat memicu kebakaran maupun ledakan.
Faktor kelelahan pekerja turut menjadi pertimbangan. Aktivitas malam hari dikhawatirkan meningkatkan risiko kecelakaan serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
Karena itu, pengawasan terhadap jam operasional, kondisi pekerja, dan penerapan standar keselamatan perlu dilakukan secara konsisten.
Selain penataan fisik kawasan, pendataan dan pengawasan terhadap orang yang beraktivitas di lokasi juga akan diperketat. Setiap pekerja maupun pihak yang berkepentingan diwajibkan memiliki identitas dan tercatat secara jelas.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya pihak yang tidak bertanggung jawab sekaligus menjaga keamanan lingkungan operasional.
Sementara itu, Bupati Muba H. Toha Tohet menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten akan mendorong pembinaan terhadap pemilik sumur, pekerja, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, aktivitas ekonomi di kawasan tersebut diharapkan dapat berjalan lebih terarah.
“Potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Toha.
Ia juga berharap seluruh pemilik sumur mengikuti aturan penataan yang telah disepakati, termasuk membangun fasilitas yang lebih terorganisasi agar kondisi lingkungan kawasan tidak terkesan semrawut.
Terkait mekanisme pengelolaan dan penyaluran hasil produksi, prosesnya masih harus melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persetujuan terhadap titik sumur telah menjadi bagian dari proses yang berjalan. Selanjutnya, dukungan Pertamina dan persetujuan tim gabungan menjadi tahapan penting sebelum pengelolaan serta penerimaan hasil produksi minyak dapat dilaksanakan.
Transparansi mekanisme pembagian hasil juga menjadi perhatian agar seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya, termasuk manfaat yang diterima masyarakat.
Di tempat yang sama, Kepala SKK Migas Sumbagsel, Bambang, menambahkan bahwa penataan tersebut bukan sekadar mengatur aktivitas produksi minyak. Lebih dari itu, langkah ini merupakan upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terulangnya persoalan sosial dan kecelakaan kerja.
“Kawasan Hindoli diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tertib, transparan, dan memenuhi kaidah pertambangan yang baik untuk diterapkan di wilayah lainnya,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang hadir.
Melalui sinergi pemerintah daerah, kepolisian, TNI, SKK Migas, Pertamina, koperasi, dan masyarakat, penataan sumur minyak masyarakat di kawasan Hindoli diharapkan dapat berjalan lebih tertib, aman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.
