OGAN ILIR, Mattanews.co – Isu adanya Mosi Tidak Percaya yang dilayangkan DPRD Ogan Ilir terkait pemecatan ratusan tenaga kesehatan (nakes) Ogan Ilir, menjadi isu yang mencuat.
Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir Rizal Mustopa menuturkan, pihaknya masih akan menunggu hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman RI wilayah Sumsel, terkait investigasi dugaan maladministrasi yang dilakukan Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam.
Menurutnya, jika sampai 30 hari bupati tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman RI wilayah Sumsel, mereka tidak akan langsung melayangkan Mosi Tidak Percaya.
“Kita akan kaji dulu dan menanyakan ke pemda, apa yang menjadi alasan mereka tidak menjalankan rekomendasi itu,” ujarnya, Selasa (14/7/2020).
Namun jika ditemukan adanya ego sektoral dalam kasus pemecatan 109 orang nakes tersebut, Komisi IV DPRD Ogan Ilir akan menjalankan fungsinya. Yaitu sebagai pengawasan dan membentuk panitia khusus (pansus).
Dimana, tugas pansus sendiri akan melakukan investigasi secara mendalam terkait kasus ini. Komisi IV DPRD Ogan Ilir juga kemungkinan akan melayangkan Mosi Tidak Percaya, terhadap fakta-fakta yang ditemukan.
“Pengaruhnya yaitu sanksi sosial. Masyarakat bisa melihat bahwa bupati tidak menjalankan, apa yang jadi rekomendasi dari lembaga resmi, yaitu Ombudsman darn DPRD Ogan Ilir,” ujarnya.
Namun untuk sanksi secara mendalam, lanjutnya, akan ditindaklanjuti oleh pansus yang dibentuk oleh DPRD Ogan Ilir. Pansus tersebut akan dibentuk dari berbagai fraksi.
Rizal Mustopa meyakinkan jika Komisi IV DPRD Ogan Ilir, memperjuangkan para nakes. Dengan pertimbangan adanya pengabdian yang sudah lama dilakukan oleh para nakes.
“Pengabdian mereka sudah lama, ada yang 5-7 tahun. Seharusnya mereka mendapatkan penghargaan yang lebih baik, bukannya pemecatan,” ungkapnya.
Langkah Komisi IV DPRD Ogan Ilir untuk memperjuangan para nakes, dengan mengembalikan mereka ke posisi semula. Kendati hal tersebut tidak dilakukan dalam kondisi saat ini.
