Audensi dan Koordinasi, KPK Sambangi Kantor DPRA

  • Whatsapp

MATTANEWS.CO, ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), untuk melakukan audiensi dan koordinasi terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Aceh. Diskusi berlangsung di Gedung DPRA, Provinsi Aceh, Jumat 26/3/2021) malam.

Bacaan Lainnya

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, penanganan korupsi tidak hanya menjadi tugas KPK, tetapi seluruh elemen bangsa. Termasuk juga DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) yang memiliki peran untuk mencegah korupsi sejak awal sesuai dengan kewenangannya mulai dari perencanaan anggaran hingga pengawasannya.

“Dalam mewujudkan keberlangsungan pembangunan nasional, Bangsa Indonesia masih menghadapi persoalan korupsi. Untuk itu, DPRA perlu mengambil peran aktif agar tidak terjadi tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, saat ini Bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan bencana non alam pandemi Covid-19. Tentunya kita berharap peran DPRA bersama-sama pemerintah daerah dapat melakukan terobosan-terobosan dalam penanganan pandemi demi masyarakat Aceh.

“Tentunya, dalam kunjungan kami ini, ingin lebih banyak mendengarkan masukan dari masyarakat Aceh yang diwakili oleh para Anggota DPRA yang hadir,” ujar Ketua KPK.

Sementara itu, Ketua DPRAceh Dahlan Jamaluddin, memberikan apresiasi atas kehadiran KPK dan menyambut baik ajakan KPK untuk bersama-sama mencegah korupsi di Aceh.

“Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa seperti terorisme dan narkoba yang menjadi musuh bersama. Secara subtansial, DPRA memahami UU No 19 tahun 2019 tentang KPK dan UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,”tuturnya.

Kendati demikian, kata Ketua DPRAceh, secara teknis kami membutuhkan masukan KPK terkait mekanisme agar upaya pencegahan dapat dilaksanakan secara bersama, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRA terkait penganggaran dan pengawasan berjalan dengan baik.

“Tentunya segala masukan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas anggota DPRAceh dipandang perlu terkait perbedaan pemahaman secara hukum antara eksekutif dan legislatif dalam menyikapi sejumlah peraturan,” tutur Dahlan.

Selain itu, menurut Dahlan, keberadaan sejumlah peraturan yang implementasinya dirasakan menghambat pelaksanaan tugas Anggota DPRA, hingga usulan perbaikan dalam sistem politik Indonesia yang menjadi sumber korupsi politik karena politik berbiaya tinggi.

“Dipandang perlu adanya penambahan jumlah pegawai KPK agar dapat melakukan pendampingan yang lebih luas, sehingga kebutuhan peningkatan kapasitas Anggota DPRA khususnya pemahaman terkait antikorupsi,” tukasnya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait