BKSAP DPR RI Dukung Penuh Percepatan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat

  • Whatsapp

Herman Deru Curhat ke BKSAP DPR RI

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Terwujudnya pelabuhan samudra Tanjung Carat yang saat ini sedang dalam tahap rencana pembangunan disebut-sebut dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Sumsel, termasuk juga mendorong peningkatan ekonomi nasional.

Bacaan Lainnya

Sebab, keberadaan pelabuhan tersebut akan semakin menggeliatkan kegiatan ekspor berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Sumsel seperti batubara, minyak, karet, sawit, kopi dan SDA lainnya.

Untuk itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru (HD) pun meminta dukungan dari Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sehingga dapat mempercepat terwujudnya pelabuhan tersebut.

“Kita konsentrasikan dulu di pelabuhan (Tanjung Carat). Karena ini dapat mendorong peningkatan ekonomi Sumsel,” kata Herman Deru ketika menerima kunjungan kerja BKSAP DPR RI dalam rangka BKSAP Day di Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel, Rabu (03/03/2021).

Terlebih, lanjutnya, BKSAP DPR RI memiliki tugas pokok yang luas di berbagai bidang. Selain menjalankan diplomasi parlemen yang bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri, BKSAP juga bisa menyampaikan dan menjembatani aspirasi dan kepentingan Pemprov Sumsel dengan negara lain.

“Kita bisa curhat segala sesuatu yang ingin kita buat untuk kemajuan Sumsel ini kepada BKSAP, termasuk pembanguan pelabuhan Tanjung Carat ini. Jika pun nantinya tidak bersambung dengan tupoksi BKSAP, tapi mungkin nantinya keinginan kita itu bisa dibahas anggota BKSAP ini di komisinya masing-masing,” ujarnya.

Diketahui, saat ini Gubernur Sumsel H Herman Deru memang tengah konsen terhadap pembangunan pelabuhan Tanjung Carat. Apalagi, pembangunan tanjung carat tersebut telah mendapat restu dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas RI dan Kementerian Perhubungan RI.

Bahkan saat peninjauan lokasi peninjauan lokasi pembangunan pelabuhan Tanjung Carat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pembangunannya akan segera dilakukan tahun 2021 ini.

“Pak Menhub meyakinkan ada titik yang paling ideal yakni kedalaman 12 -18 meter di Tanjung Carat. Bahkan dari tepian pantai hanya berjarak 500 meter. Mungkin pada bulan November 2021 akan di ground breaking,” terangnya.

Ketua Delegasi BKSAP DPR RI HA Hafisz Tohir menegaskan, BKSAP memastikan dukungannya dan mendorong terhadap percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat. Terlebih, upaya untuk merealisasikan pembangunan pelabuhan tersebut telah dilakukan oleh 5 Gubernur Sumsel sebelumnya dan baru di masa kepemimpinan Gubernur Herman Deru hal itu terwujud.

“Pelabuhan Tanjung Carat ini harus didukung. Kita dapat menggunakan mekanisme diplomasi individu 575 anggota DPR RI untuk mendukung percepatan tersebut,” katanya.

Tidak hanya mendukung pembangunan pelabuhan Tanjung Carat, Tohir mengatakan, melalui fungsinya, BKSAP akan akan terus mempromosikan wisata Indonesia khususnya wisata Sumsel di kancah internasional. Sebab seperti yang diketahu, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mengalami perlambatan dan penurunan signifikan selama pandemi Covid-19.

Menurut analisa United Nation World Tourism Organization (UNWTO), secara global, kedatangan turis internasional turun 70 persen dengan hilangnya pendapatan sebesar 730 milyar us dollar pada periode Januari-Agustus 2020 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019.

“Bangsa ini bertopang pada sektor pariwisata. Melalui BKSAP ini kita akan berusaha untuk mempromosikan pariwisata ini,” paparnya.

Menurutnya, BKSAP akan memanfaatkan jaringan atau forum-forum parlemen di dunia untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. kendati begitu, semua pihak harus memberikan jaminan ke luar negeri bahwa di Indonesia aman untuk dikunjungi karena hal itu akan membawa implikasi baik untuk menggairahkan ekonomi dan investasi di Indonesia dari sektor pariwisata.

“Termasuk juga pemulihan di sektor UMKM yang juga terdampak pandemi covid-19.

Meski kewenangan hubungan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri meruoakan limpahan kewenangan pemerintah pusat, tapi hal itu merupakan peluang pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya di sektor ekonomi seperti UMKM dan investasi luar negeri,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerangkan, BKSAP Day merupakan sarana sosialisasi alat perlengkapan dewan dengan ruang lingkup internasional. Keberhasilan diplomasi dapat tercapai total dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

“Diplomasi parlemen merupakan hal yang tidak terpisahkan. Tugas DPR RI membuat UU bersama dengan pemerintah. Konteks diplomasi total ini melibatkan secara aktif semua komponen bangsa, maka diplomasi kita akan berhasil mencapai kepentingan nasional,” tuturnya.

Menurutnya, UU No 17 Tahun 2014 Pasal 116 memberikan mandat kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk mengemban misi diplomasi parlemen yang mencakup aktivitas keluarnegerian DPR baik secara bilateral maupun multilateral. Secara bilateral BKSAP telah membentuk Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) dengan 102 parlemen dari seluruh dunia. Misi diplomasi ke-102 grup tersebut adalah menjaga kepentingan nasional Indonesia termasuk terkait memajukan potensi dan peluang daerah-daerah di Indonesia. Pada periode 2014-2019 hanya dibentuk 51 GKSB.

“BKSAP DPR RI juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI tentang masalah kerja sama antarparlemen sekaligus memperjuangkan dan mempromosikan kepentingan nasional Indonesia di forum regional atau global,” terangnya.

Secara multilateral BKSAP DPR RI memainkan peran penting di pelbagai forum parlemen baik di level kawasan ataupun internasional.

“BKSAP DPR RI juga terafiliasi dengan institusi keuangan, perdagangan, dan pembangunan internasional yang mewadahi insan parlemen yaitu melalui Parliamentary Committee of the World Trade Organization (PCWTO) dan Parliamentary Network on IMF and World Bank,” bebernya.

Untuk diketahui, BKSAP DPR RI merupakan inisiator World Parliamentary Forum for Sustainable Development (WPFSD), sebagai bagian upaya serius dalam mensukseskan 18 Target Pembangunan Berkelanjutan dengan spirit no one left behind. Melalui WPFSD yang dilaksanakan sejak tahun 2017 ini, BKSAP DPR RI mendorong dan memastikan komitmen para pemangku kepentingan terutama insan parlemen di dunia dalam pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan tersebut pada tahun 2030.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Ketua II BKSAP H Mardani Ali Sera, Anggota BKSAP Dyah Roro Esti Widya Putri, R Wulansari, H Andi Muawiyah Ramly, Didi Irawandi Syamsuddin, Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, Kepala Perwakilan Sumsel Bank Indonesia Hari Widodo, Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih, Rektof Unsri H Anis Saggaff, Rektor III Universitas Muhammadiyah Palembang Muchtarudin, dan sejumlah Kepqla OPD serta perwakilan mahasiswa.(*)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait