MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Wakil Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., berpesan meskipun tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas, jangan sampai seolah-olah menjadi lawan bagi Pemerintah Desa (Pemdes).
Jika hal itu terjadi, kata Mas GS lebih akrab disapa itu mengatakan maka kestabilan politik di desa akan terganggu, dan pada akhirnya akan menjadi kontraproduktif bagi pembangunan.
Hal ini dikatakan Mas GS pada saat memberikan sambutan pada pembukaan Peningkatan Kapasitas BPD se-Kecamatan Sendang Kabupaten bertempat di kediaman Kepala Desa Tugu, Sabtu (29/10/2022).
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam Peningkatan Kapasitas BPD Kecamatan Sendang,” kata Wakil Bupati Tulungagung seorang Kader PDI Perjuangan itu melalui keterangan resmi diterima mattanews.co.
Masih dalam sambutannya, Mas GS menambahkan adapun maksud diselenggarakan Peningkatan Kapasitas BPD ini agar setiap anggota memahami secara jelas dan benar mengenai tugas dan fungsinya, sebagai mitra Pemdes dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan.
Dalam sistem pemerintahan desa, lanjut Mas GS, BPD pada dasarnya adalah pengejawantahan konsep parlemen yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, dengan tugas utama yaitu melakukan penyusunan peraturan desa dan mengawasi kinerja pemerintah desa.
“Pemahaman tentang peran BPD ini sangat penting, karena tanpa tahu perannya, setiap anggota bisa terlibat secara praktis dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat pelaksanaan, yang sebenarnya adalah kegiatan dari Kepala Desa beserta jajarannya,” tambahnya.
“Kalau BPD terlibat dalam kegiatan eksekutif, maka fungsi pengawasan tidak akan berjalan efektif,” imbuhnya.
“BPD akan mengalami konflik kepentingan, karena harus mengawasi suatu kegiatan yang mana anggota itu juga terlibat sebagai pelaksana. Jika pengawasannya tidak lagi efektif, maka potensi penyimpangan kegiatan akan semakin besar,” kata Mas GS menambahkan.
Lebih lanjut Mas GS menjelaskan akibatnya, yang rugi bukan hanya BPD, tetapi seluruh masyarakat desa juga akan dirugikan. Oleh karena itu, BPD harus mengetahui batas, mana yang tugas legislatif, mana yang tugas eksekutif.
Disamping itu, BPD juga harus meningkatkan kapasitas anggotanya, setidak-tidaknya, setiap anggota harus peka terhadap aspirasi masyarakat.
“Anggota BPD juga perlu mengetahui berbagai regulasi yang mengatur pemerintah desa. Dengan pengetahuan tersebut, pengawasan atas kinerja pemerintah desa akan lebih efektif dan terarah,” terangnya.
“Mengingat demikian pentingnya peningkatan kapasitas BPD, saya mengapresiasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD yang dilaksanakan oleh Asosiasi BPD Kecamatan Sendang ini,” sambungnya.
“Saya percaya, kegiatan ini akan mampu meningkatkan peran BPD sebagai lembaga legislatif sekaligus pengawas kinerja pemerintah desa,” kata Mas GS menambahkan.
Maka dari itu, lebih dalam Mas GS sebelum mengakhiri sambutannya memaparkan pihaknya menyampaikan pengawasan dari BPD adalah pengawasan dari kawan, dari mitra kerja, bukan pengawasan dari lawan. Pengawasan dari kawan artinya adalah pengawasan yang didasari dengan niat untuk memperbaiki diri, bukan saling menjatuhkan.
“Saya yakin teman-teman semua telah melakukannya, melakukan pengawasan humanis,” paparnya.
“Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti Peningkatan Kapasitas BPD,” imbuhnya.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Peningkatan Kapasitas BPD se-Kecamatan Sendang secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai,” pungkas Orang nomor 2 Pemerintah kabupaten Tulungagung itu.
