DPRD Batanghari : Kadis PDK Abaikan Pembangunan Pendidikan Bersifat Urgent

  • Whatsapp

Reporter : Dewan Richardi

BATANGHARI, Mattanews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Ilhamsyah, mengatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten Batanghari tidak bekerja secara optimal.

Hal tersebut diungkapkan Ilhamsyah, terkait kebutuhan mendesak pembangunan sarana prasarana untuk kegiatan belajar mengajar salah satu Sekolah Dasar diDesa Simpang Aurgading, Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari tidak diindahkan oleh Dinas PDK.

“Dinas PDK Kabupaten Batanghari tidak mengindahkan hasil Musrenbang Desa dan reses bersama dewan untuk pembangunan gedung kelas baru untuk Sekolah Dasar 204/I Simpang Aurgading,” ungkap Ilhamsyah, Senin (23/11/2020).

Dikatakan Ilhamsyah, saat ini sekolah tersebut hanya memiliki tiga kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara tahun depan akan ada penerimaan siswa baru untuk kelas satu.

“Jadi siswa yang naik ke kelas empat tidak memiliki ruang untuk kegiatan belajar mengajar. Nah usulan untuk pembangunan kelas tersebut sudah dari 2017 lalu, kenapa hanya SD tersebut tidak masuk dalam anggaran untuk pembangunan, sementara yang lain dibangun,” ujarnya.

Disebutkan Ilhamsyah, terkait pembangunan ruang kelas baru tersebut pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 khusus untuk pembangunan gedung kelas baru SD 204/I Simpang Aur Gading tidak ada.

“Masalah ini sudah urgent, karena menyangkut kegiatan belajar mengajar bagi siswa. Tidak mungkin siswa kelas empat atau kelas satu harus belajar di emperan depan kelas yang ada saat ini,” sesalnya.

Dilanjutkan Ilhamsyah, dirinya meminta Bupati Batanghari Syahirsah Sy, segera memanggil kepala Dinas PDK Kabupaten Batanghari untuk kembali membahas pembangunan ruang kelas baru Sekolah Dasar 204/I Simpang Aurgading tersebut.

“Pak Bupati Batanghari Syahirsah Sy harus segera memanggil Kadis PDK Kabupaten Batanghari agar anak-anak tersebut dapat mengeyam pendidikan dasar dengan layak,” katanya.

Hal senada juga diungkap oleh Aminuddin dari fraksi Partai Gerindra, kepala Dinas PDK Kabupaten Batanghari seharusnya jeli melihat kondisi ini, karena ini merupakan kebutuhan dasar bagi siswa didik untuk dapat mengeyam pendidikan dengan layak.

“Dalam undang-undang dasar 45 sudah sangat jelas menyebutkan untuk mencerdaskan bangsa. Ini bagaimana mau mencerdaskan bangsa kalau siswa belajar sudah tidak ada tempatnya,” ungkap Aminuddin dari fraksi Gerindra.

Dikatakan Aminuddin, Dinas PDK ini tidak kena dalam recofusing anggaran, sama halnya dengan Dinas Kesehatan dan memiliki anggaran yang cukup besar.

“Karena ini merupakan kebutuhan mendasar dan Dinas PDK memiliki anggaran DAK yang besar. Seharusnya Kepala Dinas tau sekolah-sekolah mana yang harus dibangun. Kalau tidak tau tidak usah jadi Kepala Dinas PdK,” tutupnya.

Editor : Lintang

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait